TB Hasanuddin Dorong Pembentukan RUU Penyadapan, Atur Kewenangan hingga Sanksi Pelanggar
RBN || Jakarta
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) khusus tentang penyadapan. Usulan tersebut disampaikan untuk memperjelas kewenangan lembaga, mekanisme pelaksanaan, hingga pemberian sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan tindakan penyadapan.
TB Hasanuddin menilai Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara menyeluruh. Padahal, tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan bahwa kewenangan dan mekanisme penyadapan perlu memiliki landasan hukum yang jelas. Menurutnya, usulan pembentukan undang-undang khusus tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah bersama DPR, terutama setelah munculnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” ujarnya.
TB Hasanuddin juga menyoroti kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga negara, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan Agung. Ia menilai kewenangan tersebut harus disertai pembatasan serta pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Menurutnya, dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif. Hal tersebut penting untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan telah memiliki dasar hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.
Lebih lanjut, ia mendorong agar RUU Penyadapan mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari kewenangan masing-masing lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, hingga pengelolaan hasil penyadapan. Selain itu, aturan tersebut juga diharapkan memuat sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangannya.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Sumber: detikNews