Polri Ungkap Sosok TK Berpangkat Brigjen dalam Kasus Penyadapan, Kini Diperiksa Propam
RBN || Jakarta
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap identitas jabatan seorang perwira tinggi berinisial TK yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perwira tersebut diketahui berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu. Namun, pihak kepolisian belum mengungkap nama lengkap maupun jabatan yang bersangkutan di lingkungan Polri.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Johnny menyampaikan bahwa TK saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengamanan Internal dan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Selain itu, keterangannya juga sedang didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan internal terkait kode etik dan proses penyidikan dugaan tindak pidana dilakukan secara bersamaan. Langkah tersebut bertujuan mengungkap fakta serta memastikan peran setiap pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan.
Sebelumnya, keterlibatan TK disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Suyudi mengungkap dugaan bahwa tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Dengan adanya pemeriksaan tersebut, Polri masih mendalami dugaan keterlibatan TK dalam rangkaian kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Proses pemeriksaan etik dan penyidikan pidana terus berjalan untuk mengungkap fakta serta peran masing-masing pihak.
Sumber: detikNews