RBN || Kathmandu
Upaya pemberantasan korupsi di Nepal terus berlanjut seiring penyelidikan yang melibatkan sejumlah mantan pejabat tinggi negara. Kepolisian Nepal pada Senin (22/6) menangkap mantan Menteri Keuangan Bishnu Paudel terkait dugaan kasus pencucian uang yang kini tengah dalam proses investigasi.
Paudel, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Komunis CPN-UML, menjadi salah satu tokoh politik senior yang diperiksa sejak perubahan besar dalam lanskap politik Nepal pasca-gelombang demonstrasi antikorupsi pada 2025. Aksi protes tersebut berujung pada tumbangnya pemerintahan yang dipimpin mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Juru bicara Kepolisian Nepal, Abhi Narayan Kafle, menyatakan bahwa pihak berwenang akan menyelidiki dugaan keterlibatan Paudel dalam praktik pencucian uang. Hingga kini, proses hukum masih berlangsung dan hasil penyelidikan akan menjadi dasar langkah selanjutnya.
Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Balendra Shah, yang terpilih pada Maret lalu, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama. Langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah disebut sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Partai CPN-UML menilai penangkapan tersebut bermuatan politik. Mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli menyebut tindakan pemerintah sebagai bentuk tekanan terhadap oposisi. Meski demikian, partainya menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan.
Gelombang reformasi yang berlangsung di Nepal berakar dari demonstrasi besar pada 2025 yang awalnya dipicu oleh kebijakan pembatasan media sosial. Seiring waktu, aksi tersebut berkembang menjadi gerakan yang menuntut perbaikan ekonomi, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Kerusuhan yang terjadi saat itu menyebabkan puluhan korban jiwa dan ribuan orang mengalami luka-luka.
Dalam perkembangan lain, lembaga antikorupsi Nepal juga mengajukan tuntutan terhadap 16 orang terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan paspor elektronik senilai sekitar US$66 juta.
Rangkaian penyelidikan ini menunjukkan komitmen Nepal untuk memperkuat integritas institusi negara. Masyarakat kini menaruh harapan agar seluruh proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan serta penegakan hukum di negara tersebut.
Sumber: Detik News
