RBN || Jakarta
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi namanya yang disebut oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menyatakan wajar jika namanya dikaitkan dalam kasus-kasus seperti ini karena kebijakan menteri berasal dari arahan presiden, namun ia menegaskan tidak pernah memberikan arahan atau perintah apapun yang mengarah pada korupsi.
Jokowi juga mengakui bahwa inisiatif meminta kuota tambahan haji ke Arab Saudi memang merupakan kebijakan yang dibuat saat masa jabatannya, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Agama.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat ditemui wartawan di Solo sebagai respons atas munculnya keterkaitan namanya dalam penyelidikan tersebut.
Sumber: CNN Indonesia
