RBN || Afrika Selatan
Pemerintah Afrika Selatan menyatakan tidak akan menerima lagi penerbangan carter yang membawa warga Palestina, menyusul kedatangan kontroversial 153 penumpang dari Gaza pekan lalu. Banyak aspek dari kedatangan rombongan ini masih simpang siur dan diperdebatkan.
Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola pada Senin (17/11) menyebut penerbangan tersebut sebagai bagian dari “agenda yang jelas untuk membersihkan warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat”.
Pihak berwenang Israel belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Meski demikian, otoritas Israel mengklaim Afrika Selatan sebelumnya telah menyetujui penerimaan 153 warga Palestina itu.
Kedutaan Palestina di Afrika Selatan menyampaikan bahwa kelompok warga Palestina tersebut berangkat dari Bandara Ramon di Israel dan terbang ke Johannesburg melalui Nairobi tanpa pemberitahuan atau koordinasi resmi.
Kedutaan menuduh sebuah organisasi “tidak terdaftar dan menyesatkan” telah memanfaatkan situasi krisis Gaza, menipu keluarga para penumpang, mengumpulkan uang dari mereka, dan memfasilitasi kepergian mereka secara tidak resmi dan tidak bertanggung jawab.
Kementerian Luar Negeri Palestina, melalui kedutaan, mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Afrika Selatan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari “kelalaian” tersebut.
Penerbangan yang menjadi pusat kontroversi ini tiba pada Kamis (13/11) di Bandara Internasional OR Tambo, Johannesburg. Awalnya, penumpang ditolak masuk karena tidak memiliki cap keberangkatan di paspor mereka—sebuah persyaratan imigrasi standar.
Akibatnya, mereka terpaksa tetap berada di dalam pesawat selama lebih dari 10 jam.
Padahal, warga Palestina diizinkan memasuki Afrika Selatan tanpa visa selama 90 hari.
Akhirnya, setelah intervensi dari organisasi kemanusiaan lokal Gift of the Givers, 130 dari mereka diizinkan masuk. Dua puluh tiga lainnya telah melanjutkan perjalanan ke negara lain. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan “empati dan belas kasih”.
Dalam konferensi pers mengenai kesiapan Afrika Selatan menjadi tuan rumah KTT G20 akhir pekan ini, Lamola menyatakan bahwa penerbangan itu tampak seperti bagian dari upaya global untuk memindahkan warga Palestina ke berbagai negara.
“Ini jelas operasi yang terencana, karena mereka bukan hanya dikirim ke Afrika Selatan. Ada negara lain yang juga menerima penerbangan serupa,” ujar Lamola tanpa merinci negara mana saja.
Dua minggu sebelumnya, sebuah pesawat lain membawa 176 warga Palestina tiba di Johannesburg. Sejumlah penumpang kemudian meneruskan perjalanan ke negara lain.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya beberapa kali berbicara tentang rencana merelokasi warga Palestina dari Gaza secara “sukarela” sebuah gagasan yang memicu kritik luas dari warga Palestina, kelompok HAM, dan komunitas internasional.
Sehari setelah penerbangan pertama tiba, Presiden Ramaphosa mengatakan bahwa warga Palestina tersebut “secara misterius dimasukkan ke dalam pesawat yang melewati Nairobi” sebelum terbang ke Afrika Selatan.
Pihak militer Israel, Cogat, yang mengelola perlintasan perbatasan Gaza, menyebut bahwa warga Palestina itu meninggalkan Gaza setelah mendapat persetujuan dari “negara ketiga” untuk menerima mereka. Baru pada Senin, Cogat menyebut Afrika Selatan adalah negara ketiga yang dimaksud.
Afrika Selatan selama bertahun-tahun memperlihatkan keberpihakannya pada perjuangan Palestina, sejak era Nelson Mandela yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina pada awal 1990-an.
Sejak perang Gaza pecah, demonstrasi besar pro-Palestina digelar di berbagai kota di Afrika Selatan. Meski demikian, aksi solidaritas pro-Israel yang lebih kecil juga terlihat, mengingat negara itu menjadi rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di Afrika Sub-Sahara.
Pada 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Israel menolak keras tuduhan tersebut dan menyebutnya “tidak berdasar”.
Sumber: BBC
