Fraksi PDIP Terima Audiensi WALHI-Petani, Dapat Aduan soal Masalah Ekologis
RBN || Jakarta
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menerima audiensi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), petani, nelayan, serta sejumlah perwakilan masyarakat yang menyampaikan berbagai persoalan lingkungan. Pertemuan tersebut membahas kondisi ekologis yang dihadapi masyarakat dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan.
Audiensi berlangsung di ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Dalam pertemuan tersebut hadir Sekretaris Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana, serta anggota Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends.
Pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas WALHI, Dana Prima Tarigan, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan bertepatan dengan Hari Keadilan Ekologis. WALHI datang bersama sejumlah komunitas dan masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan terkait lingkungan, perizinan, Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga aktivitas korporasi di berbagai sektor.
“Kami aksi hari ini bertepatan dengan Hari Keadilan Ekologis bersama komunitas. Kami bersama bapak-bapak ini, ibu-ibu di tingkat tapak, komunitas-komunitas yang selama ini bermasalah dengan perizinan, dengan PSN, dengan korporasi di berbagai sektor,” kata Dana.
Menurut Dana, masyarakat yang hadir berasal dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat pesisir, nelayan, petani, serta warga perkotaan yang terdampak penggusuran. Mereka menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak kerusakan lingkungan dan konflik lahan yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Ada pesisir, nelayan, petani, ya. Ada juga masyarakat di kota yang digusur,” ujar Dana.
Dalam audiensi tersebut, WALHI juga menyampaikan rekomendasi terkait TAP MPR yang diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan keadilan ekologis. Dana mengatakan persoalan perizinan menjadi salah satu hal yang banyak dikeluhkan masyarakat.
“Tentang TAP MPR yang kami jadikan sebagai kompas keadilan ekologis untuk semua regulasi yang ada. Karena menurut kami, permasalahan utama dari semua yang dihadapi bapak, ibu, komunitas, dan saudara-saudara kita ini adalah perizinan,” tambahnya.
Sementara itu, Kholid Mikdar dari Front Kebangkitan Petani Nelayan Banten Utara menyampaikan kondisi wilayahnya yang pernah terdampak pembangunan pagar laut. Ia menilai perubahan tata ruang dapat berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat apabila tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan dan daya dukung wilayah.
Kholid mengatakan wilayah pertanian dan laut masih menjadi sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, ia meminta agar perubahan tata ruang tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan kehidupan warga.
“Karena bagaimanapun, perubahan tata ruang ini tidak mengindahkan daya dukung dan daya tampung. Sawah kami masih tumbuh padi, laut kami masih menghasilkan ikan. Jangan sampai kemudian kami seperti peta di atas meja, dicorat-coret sembarangan,” ucap Kholid.
Ia juga menyinggung persoalan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang berkaitan dengan kawasan laut. Menurutnya, hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Sementara itu, salah satu perwakilan masyarakat dari Aceh meminta adanya percepatan proses pemulihan pascabencana ekologis di wilayahnya. Ia juga mendorong agar perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dievaluasi dan diberikan sanksi secara tegas.
“Nah, kami menyampaikan ini kepada Bapak-Ibu agar kiranya bisa mendorong percepatan rehab-rekon pada bencana ekologis. Kemudian selanjutnya, evaluasi perusahaan-perusahaan sampai tuntas, Pak,” katanya.
Menanggapi berbagai aduan tersebut, Dolfie mengatakan masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui komisi DPR yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing. Ia juga menyebut aduan yang disampaikan akan diverifikasi.
“Ya, karena tadi kebetulan yang hadir juga mewakili komisi-komisi terkait, tentu dengan pertemuan ini mereka bisa langsung mempertanyakan kepada mitra-mitra komisinya. Pokoknya semua yang disampaikan akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mitra masing-masing komisi,” kata Dolfie.
Dolfie juga menyampaikan bahwa DPR telah mendalami persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi di wilayah Sumatra. Menurutnya, persoalan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut telah dibahas bersama pemerintah.
“Tapi kalau di komisi sih sudah didalami hal-hal tersebut tentang rehab-rekon di Sumatra khususnya, ya. Sudah kita sampaikan kepada pemerintah dan dijawab oleh Menteri Keuangan bahwa untuk rehab-rekon tersedia dananya, tidak ada masalah soal dana,” imbuhnya.
Audiensi tersebut menjadi wadah bagi WALHI, petani, nelayan, dan masyarakat terdampak untuk menyampaikan persoalan lingkungan serta meminta tindak lanjut dari DPR RI melalui komisi-komisi terkait.
Sumber: Detik News