RBN || Bangkok
Pemerintah Thailand menetapkan status darurat militer di Provinsi Narathiwat, Thailand bagian selatan, setelah serangan kelompok pemberontak bersenjata menewaskan lima anggota paramiliter dan melukai enam warga sipil.
Kebijakan tersebut diumumkan menyusul meningkatnya situasi keamanan di wilayah Ra-ngae, lokasi terjadinya penyerangan terhadap pos keamanan pada Rabu (22/7/2026). Media lokal Thai PBS World melaporkan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat pengamanan dan menjaga ketertiban di daerah yang selama ini menjadi pusat konflik.
Mengutip Antara, Jumat (24/7/2026), perintah darurat militer diterbitkan pada Kamis oleh Komandan Pasukan Khusus Narathiwat, Mayor Jenderal Yod-Arwut Phuengpak.
Dengan diberlakukannya aturan tersebut, aparat keamanan memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam menjalankan operasi di lapangan. Mereka dapat mendirikan pos pemeriksaan, melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan rumah yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok pemberontak, hingga menahan individu yang dicurigai terlibat.
Selain itu, personel militer juga diizinkan menggunakan kekuatan apabila diperlukan, selama tindakan tersebut dilakukan secara proporsional sesuai tingkat ancaman yang dihadapi.
Dalam pelaksanaannya, militer akan memegang kendali utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Narathiwat. Sementara itu, aparatur sipil dan pejabat pemerintah daerah yang menangani bidang keamanan akan bekerja di bawah koordinasi otoritas militer.
Narathiwat merupakan salah satu dari empat provinsi di Thailand selatan yang memiliki populasi Muslim Melayu dalam jumlah besar. Wilayah ini sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Patani dan telah lama menjadi titik ketegangan antara masyarakat setempat dengan pemerintah pusat Thailand.
Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun di kawasan tersebut berakar pada persoalan identitas etnis dan budaya. Sebagian masyarakat Muslim Melayu di Thailand selatan merasa memiliki perbedaan sejarah dan budaya dengan pemerintah pusat, di mana agama Buddha menjadi agama yang secara de facto dominan di negara itu.
Pemberlakuan darurat militer ini menjadi langkah terbaru pemerintah Thailand dalam meredam eskalasi kekerasan di selatan negara tersebut, yang hingga kini masih menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok pemberontak bersenjata.
Sumber: Liputan6
