RBN || Bogor
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menargetkan seluruh program Kementerian Sosial (Kemensos) mulai terintegrasi pada 2027 sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pendalaman Rencana Program dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun 2027 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/6/2026).
Menurut Gus Ipul, tahun 2027 menjadi fase penting dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kemensos 2025–2029, di mana seluruh program yang selama ini berjalan sendiri-sendiri harus terhubung dalam satu sistem yang saling mendukung.
“2027 adalah tahun kita memasang atap sekaligus menyambungkan aliran listrik dan air ke seluruh ruangan. Tahun di mana komponen-komponen yang selama ini berdiri sendiri-sendiri harus tersambung menjadi satu rumah yang utuh dan berfungsi,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, seluruh program dan anggaran pada 2027 harus mampu memberikan dampak yang terukur terhadap target pembangunan kesejahteraan sosial. Setiap unit kerja diminta tidak hanya menyusun daftar kegiatan, tetapi juga menunjukkan kontribusi program terhadap indikator kinerja kementerian.
Kemensos menargetkan Indeks Kesejahteraan Sosial mencapai 64,66 pada 2027. Selain itu, sebanyak satu juta keluarga ditargetkan mencapai graduasi sejahtera dan 1,5 juta keluarga diharapkan keluar dari kemiskinan setiap tahunnya. Ketepatan sasaran bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga ditargetkan mencapai 85 persen.
Gus Ipul menyebut terdapat tiga agenda utama yang akan menjadi fokus pada 2027, yakni digitalisasi bantuan sosial secara penuh, penguatan Sekolah Rakyat sebagai institusi melalui pembentukan Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (BPSDM-SR), serta integrasi Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) sebagai ekosistem graduasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pagu indikatif Kemensos tahun 2027 mencapai Rp84,7 triliun, dengan sekitar 85 persen dialokasikan untuk belanja bantuan sosial. Tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk program prioritas juga telah memperoleh persetujuan Komisi VIII DPR RI.
Menutup arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa tujuan utama integrasi program adalah menciptakan layanan sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong masyarakat menjadi mandiri melalui sinergi antarsatuan kerja serta pemanfaatan satu basis data yang terintegrasi.
Sumber: Detik News
