RBN || Jakarta
Petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat, Mohammad Fathur Al Faqih (23), mengaku kerap menghadapi penolakan hingga dimarahi warga ketika menanyakan besaran gaji, pendapatan, maupun kepemilikan harta seperti emas dan perhiasan.
Fathur mengatakan, banyak warga menganggap informasi tersebut sebagai privasi sehingga enggan memberikan jawaban. Sebagian bahkan bersikap sinis, kesal, atau memberikan jawaban bercanda untuk menghindari pertanyaan.
Menurutnya, pertanyaan mengenai pendapatan dan aset menjadi bagian yang paling sulit dalam proses pendataan. Ia mencontohkan, saat ditanya mengenai kepemilikan emas, ada warga yang menjawab dengan gurauan bahwa “emas” yang dimaksud adalah panggilan untuk suaminya.
Meski sering mendapat penolakan, Fathur memilih tetap bersikap sabar dan persuasif. Ia menjelaskan kepada warga bahwa data yang dikumpulkan bertujuan untuk pemetaan kondisi ekonomi nasional, bukan untuk merugikan masyarakat ataupun membuka informasi pribadi mereka kepada publik.
Sementara itu, Pengawas Pemeriksa Lapangan (PML) wilayah Srengseng, Ahmad Munajat, mengatakan penolakan warga juga dipengaruhi maraknya informasi keliru yang beredar di media sosial. Salah satu isu yang banyak dipercaya adalah anggapan bahwa data sensus akan digunakan sebagai dasar penarikan atau kenaikan pajak, khususnya bagi pelaku UMKM.
Selain itu, sebagian warga juga khawatir pendataan akan memengaruhi status mereka sebagai penerima bantuan sosial. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menolak didata meskipun telah diberikan penjelasan oleh petugas.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, serta dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber: Kompas.com
