RBN || Jakarta
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi perdebatan terkait posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belakangan disebut berada dalam posisi “abu-abu” terhadap pemerintahan. PKS menilai keberadaan partai politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki peran yang sama penting dalam sistem demokrasi.
Sekretaris Jenderal PKS, M. Kholid, mengatakan partainya menghormati setiap pilihan politik yang diambil oleh partai lain, termasuk sikap PDIP dalam menentukan posisinya terhadap pemerintahan.
“Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan,” ujar Kholid, Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai pandangan yang berkembang mengenai posisi PDIP pasca Pemilu dan dinamika koalisi pemerintahan saat ini. Sejumlah pihak sebelumnya menilai PDIP perlu memperjelas sikap politiknya, apakah akan berada di dalam pemerintahan atau memilih menjadi oposisi.
Menurut Kholid, apabila PDIP memutuskan berada di luar pemerintahan, keputusan tersebut merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi dan konstitusi. Bahkan, keberadaan partai oposisi dinilai dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional, dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen,” katanya.
PKS sendiri memiliki pengalaman cukup panjang berada di luar pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo. Selama periode tersebut, PKS menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah melalui mekanisme parlemen.
Dalam sistem demokrasi, keberadaan oposisi dipandang sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Selain menjadi penyeimbang pemerintah, oposisi juga berfungsi memberikan alternatif gagasan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik agar tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Perdebatan mengenai posisi politik PDIP terus menjadi perhatian publik setelah sejumlah partai koalisi maupun tokoh politik menyampaikan pandangannya terkait arah politik partai berlambang banteng tersebut. Namun hingga kini, PDIP tetap menegaskan bahwa setiap keputusan politik partai akan ditentukan melalui mekanisme internal dan pertimbangan strategis organisasi.
Dinamika tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi politik nasional pasca Pemilu masih terus berkembang seiring proses konsolidasi partai-partai politik dalam menentukan posisi dan perannya terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Sumber: Detik News
