Sekolah Rakyat Perkuat Pendidikan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Siswa
RBN || Bandung
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga rehabilitasi dan pemberdayaan siswa. Pendekatan tersebut diperlukan karena peserta didik berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang serta persoalan yang beragam.
Menurut Gus Ipul, fungsi rehabilitasi terutama menjadi tanggung jawab wali asuh dan wali asrama. Pendampingan harus dilakukan dengan empati agar kebutuhan dan kondisi setiap siswa dapat dipahami secara tepat.
“Anak-anak kita dari keluarga rentan, mereka harus didampingi, mereka membawa berbagai masalah. Itu yang harus kita dampingi dengan baik, penuh empati,” ujar Gus Ipul saat membuka pelatihan wali asuh dan wali asrama di BBPPKS Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).
Sebanyak 998 wali asuh dan wali asrama dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan tersebut. Peserta terbagi dalam enam regional, yakni Padang 198 orang, Yogyakarta 200 orang, Banjarmasin 145 orang, Makassar 200 orang, Jayapura 55 orang, dan Bandung 200 orang.
Gus Ipul menjelaskan pelatihan bertujuan membekali wali asuh dan wali asrama agar mampu mendampingi siswa secara terukur hingga menyelesaikan pendidikan. Sistem Sekolah Rakyat yang berbasis asrama menggabungkan pendidikan sekolah dengan pembinaan kehidupan asrama.
Selain memperoleh pengetahuan akademik, siswa diarahkan membangun karakter, kepercayaan diri, wawasan, dan keterampilan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan siswa agar mampu menghadapi masa depan dengan bekal yang lebih lengkap.
“Di sekolah rakyat itu ada fungsi edukasi, ada fungsi rehabilitasi, ada fungsi pemberdayaan,” kata Gus Ipul.
Salah satu peserta pelatihan, Inaya dari Sekolah Rakyat Indramayu, mengaku terharu melihat perkembangan siswa yang semakin percaya diri. Ia sebelumnya berprofesi sebagai pendamping PKH dan menilai perubahan tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan bagi siswa.
Pelatihan turut dihadiri jajaran Kemensos, termasuk Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo serta pejabat terkait.