Presiden Prabowo Dorong Penguatan Industri Tekstil untuk Ekonomi dan Ekspor Nasional
RBN || Jakarta
Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai sektor strategis yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor. Agenda tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT dari sektor hulu hingga hilir menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap PDB, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan mencatat nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS.
Menurut Airlangga, pertumbuhan industri TPT mencapai 5,6 persen atau berada di atas pertumbuhan ekonomi. Sementara industri barang kulit dan alas kaki tumbuh 8,25 persen.
Pemerintah membahas sejumlah langkah untuk memperkuat daya saing industri, termasuk harmonisasi tarif, kemudahan pasokan bahan baku, serta penertiban impor yang mengganggu produsen dalam negeri. Presiden juga meminta peninjauan ketentuan Pertek untuk mendukung kelancaran masuknya bahan baku.
Pada sektor hilir, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap impor pakaian dalam bentuk kiloan maupun bulk rest. Praktik tersebut dinilai mengganggu keberlangsungan industri garmen nasional.
Rapat juga membahas fleksibilitas tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan musiman. Pemerintah akan mengkaji regulasi Pajak Pertambahan Nilai terkait PKWT serta mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi berorientasi ekspor.
Presiden turut meminta Danantara segera membantu restrukturisasi perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan. Airlangga menyampaikan industri tekstil tidak dikategorikan sebagai industri sunset, sehingga masih dapat didorong melalui reinvestasi dan tambahan modal kerja.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat industri TPT nasional sekaligus menjaga keberlanjutan usaha, tenaga kerja, dan kapasitas ekspor.