RBN || Jakarta
Langkah Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI menuai apresiasi dari berbagai pihak. Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai tindakan tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas jabatan yang diembannya.
“Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan,” ujar Dave di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Penyerahan jabatan ini berkaitan dengan proses penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Dalam konteks tersebut, Dave juga menilai Tentara Nasional Indonesia telah menunjukkan keseriusan dengan melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan terbuka.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proses pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada individu semata. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Perlu ada pembenahan sistem agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan dan keamanan tetap terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Markas Besar TNI menyampaikan bahwa penyerahan jabatan Kabais telah resmi dilakukan sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban. Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil seiring berlangsungnya proses hukum yang tengah berjalan.
Ia juga menegaskan bahwa TNI berkomitmen menjaga profesionalisme serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Komisi I DPR RI pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, sekaligus menjaga stabilitas nasional. Langkah ini diharapkan menjadi refleksi bersama bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sumber: Antara News
