Kuota BBM Subsidi 2027 Dipangkas Jadi 20 Juta Kiloliter

RBN || Jakarta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi adanya rencana pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Pengurangan kuota tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan subsidi energi, terutama BBM jenis Pertalite. Pemerintah menilai pengendalian diperlukan agar penyaluran subsidi lebih terukur dan tepat sasaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Feri Ardianto, membenarkan adanya rencana tersebut. Hal itu disampaikannya saat memaparkan arsitektur RAPBN 2027 di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Feri mengatakan kuota BBM bersubsidi pada 2027 diproyeksikan turun menjadi sekitar 20 juta kiloliter. Menurut dia, penurunan tersebut berkaitan dengan kebijakan pengendalian subsidi yang tengah disiapkan pemerintah bersama kementerian terkait.

Rencana tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah meningkatnya anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027. Artinya, meski jumlah BBM bersubsidi yang dialokasikan diproyeksikan berkurang, nilai anggaran untuk subsidi energi justru tercatat mengalami kenaikan.

Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi menjadi salah satu dari sembilan langkah strategis fiskal yang disiapkan Kemenkeu untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah tetap berupaya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar mampu berperan sebagai shock absorber atau peredam kejut ketika terjadi tekanan ekonomi.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mempertahankan stabilitas harga dan ketersediaan BBM bersubsidi secara terukur, sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.

Rencana pemangkasan kuota ini selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan RAPBN 2027 sebelum ditetapkan menjadi anggaran negara.

Sumber: Tribunnews