Komisi III DPR Dorong Tim Khusus Kapolri Ungkap Dalang Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
RBN || Jakarta
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, berharap tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dapat mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta proses pengusutan dilakukan secara serius dan transparan tanpa membedakan pihak yang terlibat.
Tim khusus tersebut dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyadapan yang disebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal lainnya. Dalam pelaksanaannya, tim dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kapolri dalam membentuk tim khusus tersebut. Ia berharap penyelidikan tidak hanya berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga mampu menemukan sosok yang memberikan perintah atau menjadi dalang di balik peristiwa tersebut.
“Bravo buat Kapolri yang telah membuat tim khusus, pancen oye jenderal, tim khusus ini saya harap bisa temukan dalang dari penyadapan yang dilakukan para jenderal-jenderal tersebut,” ujar Sahroni saat dihubungi pada Minggu (8/11/2026).
Sahroni menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurutnya, proses penyelidikan harus dilakukan secara objektif dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu, termasuk apabila pihak yang diduga terlibat merupakan pejabat atau anggota institusi negara.
Ia juga menyoroti bahwa dugaan penyadapan dalam kasus tersebut menyasar Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius.
“Di mata hukum semua setara dan tidak pandang bulu siapapun yang terlibat, yang disadap juga nggak main-main langsung Bapak Presiden, sudah tidak masuk di akal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sahroni mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bekerja secara maksimal dalam mengungkap kasus tersebut. Ia menilai penelusuran terhadap pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan menjadi bagian penting dalam proses pengusutan.
Selain meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, Sahroni juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar perkembangan penanganan kasus dapat diketahui secara jelas.
“Polri dan BIN harus serius mengusut ini semua dan buka secara transparan,” tegasnya.
Pembentukan tim khusus oleh Kapolri diharapkan dapat membantu mengungkap rangkaian dugaan penyadapan tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan kemungkinan adanya pemberi perintah. Hingga berita ini disusun, proses pengusutan masih menjadi perhatian dan hasil penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
Sumber: Detik News