RBN || Blora
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Muraharjo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menghentikan sementara operasionalnya setelah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), M. Abdul Toha, mengundurkan diri secara mendadak dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.
Penghentian operasional berlangsung sejak Senin (13/7/2026). Salah seorang relawan, Barlan, membenarkan bahwa sejak hari tersebut seluruh aktivitas memasak di dapur MBG telah berhenti.
“Benar, sejak Senin Pak Toha (kepala SPPG) sudah tidak ada di dapur. Dapur tidak berjalan,” ujar Barlan saat dikonfirmasi, Minggu (19/7/2026).
Berdasarkan informasi di lapangan, M. Abdul Toha yang berasal dari luar Pulau Jawa tidak lagi terlihat di dapur sejak Senin siang. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat terhenti sementara.
PIC Yayasan Catur Pilar, Mei, menjelaskan bahwa Toha terakhir kali terlihat ketika meminta izin kepada Asisten Lapangan (Aslap), Sobri, untuk menunaikan salat.
“Hal itu diketahui dari Sobri selaku Aslap yang mana pada siang hari kepala SPPG M. Abdul Toha, ijin untuk sholat dengan berjalan kaki, namun tidak kunjung kembali dan hingga saat ini tidak dapat dihubungi,” jelas Mei.
Padahal, pada hari itu dapur MBG dijadwalkan kembali beroperasi penuh setelah libur sekolah selama tiga minggu. Namun, Toha tidak kembali ke lokasi kerja dan seluruh akses komunikasi dengannya terputus.
Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Kunduran, Afif Ma’ruf, mengatakan dapur MBG resmi ditutup sementara sejak Selasa karena tidak adanya kepala SPPG yang memimpin operasional.
“Memang tutup per Selasa kemarin. Ini murni kepala SPPG-nya resign langsung kabur, tidak menunggu kepala SPPG baru untuk serah terima. Jadi kalau dapur tidak ada kepala SPPG, otomatis berhenti operasional sementara sambil menunggu pengganti,” ujar Afif.
Meski kepala SPPG menghilang secara mendadak, Afif memastikan tidak ada indikasi penyimpangan atau penggelapan dana dalam pengelolaan program MBG. Menurutnya, sistem keuangan SPPG menggunakan mekanisme pengawasan berlapis sehingga pencairan dana hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari dua pihak.
“Tidak ada indikasi uang dibawa kabur. Untuk virtual account SPPG, itu kan yang memegang dari yayasan dan kepala SPPG. Kalau salah satu tidak ada maker atau signer, tidak akan terjadi,” katanya.
Saat ini operasional dapur MBG di Muraharjo masih dihentikan sementara sambil menunggu penunjukan kepala SPPG yang baru agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan.
Sumber: Kompas.com
