Kejagung Jelaskan Tahapan Sidang In Absentia untuk Riza Chalid
RBN || Jakarta
Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi desakan agar tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Mohamad Riza Chalid, segera menjalani persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah prosedur yang harus dipenuhi sebelum persidangan in absentia dapat diajukan. Tahapan tersebut mencakup pengumuman status buron, penerbitan daftar pencarian orang (DPO), hingga pengajuan red notice melalui Interpol. Selain itu, fakta-fakta dalam persidangan perkara terkait juga perlu menjadi bahan pertimbangan.
“Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses-proses yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol. Di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi-saksi lainnya,” kata Anang kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Anang menyampaikan bahwa penyidik dan penuntut umum Kejagung masih berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Langkah tersebut dilakukan terhadap Riza Chalid maupun Jurist Tan, tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
“Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di luar negeri dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC atau Jurist Tan,” ujarnya.
Meski keberadaan Riza Chalid belum diketahui, Anang memastikan proses penyidikan dan penelusuran aset milik tersangka tetap berlangsung. Ia juga menyebut perkara sejumlah pihak lain yang berkaitan dengan Riza Chalid maupun Jurist Tan telah terbukti di persidangan dan kini memasuki tahap upaya hukum.
“Namun demikian, penyidik dan penuntut umum tetap memproses pidana dan penelusuran aset milik MRC, serta terhadap para pelaku lainnya yang terlibat dengan MRC dan Jurist Tan seperti kasus yang melibatkan anaknya MRC dkk dan Nadiem dkk sudah terbukti dan saat ini dalam tahap upaya hukum,” ucapnya.
Mengenai kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid, Anang menyatakan bahwa ketentuan tersebut memang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum.
“Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dan itu ada dan diatur dalam UU. Namun demikian, ada parameter atau syarat-syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati,” katanya.
Diketahui, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada Kamis (10/7/2025). Ia kemudian masuk dalam daftar pencarian orang setelah tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Kejagung juga mengajukan permohonan penerbitan red notice dan Interpol telah menerbitkannya sejak 23 Januari 2026.
Desakan agar Riza Chalid segera disidang secara in absentia sebelumnya disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Organisasi tersebut telah mengirimkan somasi sekaligus permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung agar perkara Riza Chalid dilimpahkan ke pengadilan.
Dalam somasi yang ditandatangani Koordinator MAKI Boyamin Saiman, disebutkan bahwa Riza Chalid diduga berperan sebagai aktor intelektual dalam perkara korupsi periode 2018-2023. Boyamin menyoroti bahwa tersangka telah masuk DPO sejak 19 Agustus 2025 setelah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik, tetapi hingga lebih dari satu tahun belum ada pelimpahan perkara ke pengadilan.
“Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid, di mana hal ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum tersangka Riza Chalid,” kata Boyamin dalam keterangannya.
MAKI merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan.
Boyamin juga menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid ketika bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada 2023. Menurutnya, Riza diduga menggunakan identitas Abdul Kareem dalam perjalanan tersebut.
“Pada tanggal 15 Mei 2023 Riza Chalid diduga bepergian ke Balikpapan, Kalimantan Timur, memakai paspor negara lain dengan nama Abdul Kareem,” ucap Boyamin.
Ia menyebut Riza Chalid kembali ke Kuala Lumpur pada 16 Mei 2023 menggunakan penerbangan Malaysia Airlines dari Balikpapan. Boyamin menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan agar perkara segera disidangkan tanpa kehadiran terdakwa.
“Tanggal 16 (Mei 2023) balik lagi ke Kuala Lumpur pesawat Malaysia Airlines yang langsung Balikpapan ke Kuala Lumpur, sehingga melihat kelicinannya maka sudah semestinya dilakukan sidang in absentia,” tambahnya.
MAKI meminta Jampidsus segera melimpahkan berkas perkara Riza Chalid ke pengadilan. Apabila tidak ada perkembangan lebih lanjut, pihaknya menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui praperadilan.
“Apabila tidak ditemukan tindak lanjut untuk melakukan sidang in absentia perkara tersangka Riza Chalid, maka kami siap menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan,” tegas Boyamin.
Sumber: Detik News


