Singgih Dukung Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak, Kekerasan Dinilai Kian Kompleks

RBN || Jakarta

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan dukungannya terhadap usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar revisi Undang-Undang Perlindungan Anak segera diproses. Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut diperlukan untuk menghadapi perkembangan bentuk kekerasan terhadap anak yang semakin beragam, mulai dari kekerasan fisik, perundungan, eksploitasi, hingga kekerasan di ruang digital.

Singgih mengatakan bahwa ancaman terhadap anak saat ini tidak hanya muncul di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga melalui media sosial. Kondisi tersebut menuntut negara untuk memperkuat perangkat hukum dan sistem perlindungan anak agar mampu mengikuti perkembangan zaman.

“Pola kekerasan terhadap anak terus berkembang, menuntut negara untuk terus memperkuat instrumen hukum dan sistem perlindungan. Apalagi, saat ini anak-anak menghadapi berbagai risiko yang tidak hanya muncul di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga melalui media sosial dan ruang digital,” kata Singgih saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).

Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI mendukung penguatan regulasi perlindungan anak. Menurutnya, berbagai persoalan seperti perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, hingga perundungan siber membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan tidak cukup hanya mengandalkan aturan yang berlaku saat ini.

Selain memperkuat aspek penindakan, Singgih menilai revisi undang-undang juga perlu memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan. Hal tersebut mencakup penguatan mekanisme pelaporan, pendampingan korban, pemulihan psikologis, serta jaminan agar anak tidak kembali mengalami kekerasan.

“Jangan sampai negara baru hadir setelah anak menjadi korban. Kita membutuhkan sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal, memberikan perlindungan ketika terjadi kasus, sekaligus memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan,” tegasnya.

Terkait proses legislasi, Singgih menjelaskan bahwa revisi UU Perlindungan Anak telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tercatat berada pada tahap penyusunan oleh DPR RI.

Menurutnya, dorongan pimpinan DPR agar revisi segera diproses dapat menjadi momentum untuk mempercepat tahapan legislasi. Proses tersebut mencakup penyusunan naskah akademik, perumusan rancangan undang-undang, serta pelibatan masyarakat dalam pembahasannya.

“Artinya, ini bukan lagi sekadar wacana. RUU Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak sudah masuk dalam Prolegnas dan tercatat dalam tahap penyusunan. Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana proses tersebut berjalan secara terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menghasilkan regulasi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan,” jelasnya.

Sumber: detikNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *