UMP Jawa Timur 2027 Naik 11,57 Persen Jadi Rp2,73 Juta

RBN || Surabaya

Pekerja di Jawa Timur akan mendapatkan penyesuaian upah minimum mulai awal 2027 setelah pemerintah provinsi menetapkan kenaikan sebesar 11,57 persen. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Angka tersebut meningkat Rp283.119,32 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2.446.880,68.

“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah, Minggu (22/11/2026).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang ditandatangani pada 21 November 2026. Besaran upah minimum baru itu mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2027.

Khofifah menjelaskan bahwa penetapan UMP mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, termasuk inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,82 persen. Dengan kenaikan 11,57 persen, pertumbuhan upah minimum tersebut berada di atas tingkat inflasi Jawa Timur.

Pemerintah juga memperhitungkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026 yang mencapai Rp3.742.675 setiap bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, rasio UMP terhadap KHL meningkat dari 65,38 persen menjadi 72,94 persen.

Khofifah menilai perbandingan upah minimum antarprovinsi tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan besaran nominal yang ditetapkan. Kondisi perekonomian dan kebutuhan hidup masyarakat setiap daerah juga perlu menjadi pertimbangan.

Sebagai gambaran, UMP Jawa Timur berada sedikit di atas Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.725.000 dan Jawa Tengah Rp2.655.454. Sementara berdasarkan rasio terhadap KHL, Jawa Timur mencapai 72,94 persen, melampaui Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” kata Khofifah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap penyesuaian upah tersebut dapat memperbaiki kesejahteraan pekerja tanpa menghambat aktivitas ekonomi daerah. Kebijakan pengupahan juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja, produktivitas, dan keberlanjutan usaha.

Sumber: Liputan6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *