Karhutla Kalimantan Barat Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Adat
RBN || Jakarta
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah bersama masyarakat adat didorong memperkuat pencegahan sekaligus mempercepat penanganan kebakaran.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Panglima Jilah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/6/2026). Dalam pertemuan itu, Panglima Jilah menyampaikan dukungan Presiden terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Dukungan tersebut mencakup penambahan personel dan sarana udara untuk membantu mengatasi kebakaran. Menurut Panglima Jilah, pengerahan personel telah berlangsung sekitar satu pekan.
Selain karhutla, perhatian Presiden juga mencakup berbagai kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat. Dukungan tersebut antara lain pembangunan rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit, serta penguatan TNI dan Polri.
Panglima Jilah juga menyoroti persoalan peladang masyarakat Dayak yang kerap dikaitkan dengan terjadinya karhutla. Ia menjelaskan, aktivitas berladang masyarakat memiliki karakteristik berbeda dengan kegiatan perkebunan.
Menurutnya, masyarakat Dayak umumnya melakukan aktivitas berladang di lahan mineral, bukan kawasan gambut. Perbedaan karakteristik lahan tersebut perlu dipahami ketika membahas penyebab kebakaran.
Masyarakat adat, lanjut Panglima Jilah, juga memiliki mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pembukaan dan pembakaran lahan. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat di wilayah masing-masing.
Tradisi berladang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Dayak sejak lama. Hubungan tersebut membuat masyarakat adat memiliki kepentingan besar untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan para tokoh adat. Masyarakat terus diingatkan agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan.
Menurut Panglima Jilah, keberadaan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari alam. Karena itu, menjaga lingkungan menjadi bagian penting dalam mempertahankan kehidupan masyarakat adat.
Pertemuan tersebut memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam penanganan karhutla. Upaya pemerintah tidak hanya membutuhkan personel dan teknologi, tetapi juga pengetahuan masyarakat mengenai wilayahnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pencegahan karhutla sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lingkungan Kalimantan Barat.