Gerakan Pangan Murah Digelar Serentak di 38 Provinsi untuk Jaga Harga
RBN || Jakarta
Pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pelaksanaan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah merespons gejolak pasokan dan harga pangan di berbagai daerah.
Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa mengatakan GPM memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi intervensi pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan karena daya beli masyarakat masih menjadi perhatian. Menurutnya, bantuan pangan yang telah direncanakan Presiden perlu dioptimalkan agar kebutuhan pokok dapat dipenuhi secara lebih merata.
“Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah,” ujar Saleh saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta, Kamis (22/10).
Selain menyediakan komoditas dengan harga di bawah pasar, pemerintah memperkuat sarana pemantauan dan pengujian keamanan pangan. Salah satunya melalui penyerahan kendaraan yang mendukung pengujian komoditas, termasuk memastikan cabai yang beredar aman dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya.
Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional. Fasilitas tersebut diharapkan mempercepat pemantauan sehingga intervensi dapat segera dilakukan ketika harga pangan mengalami gejolak.
“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan,” kata Saleh.
GPM Nasional digelar dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 dengan melibatkan dinas ketahanan pangan di seluruh daerah. Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di kawasan bantaran sungai Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, dan Kantor Kelurahan Bukit Duri.
Pemilihan lokasi tersebut ditujukan untuk mendekatkan layanan pangan murah kepada masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk. Di Jakarta, pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis serta 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher.
Berbagai kebutuhan pokok juga dijual dengan harga di bawah pasar. Komoditas yang tersedia antara lain beras SPHP 12,25 ton, beras premium 6 ton, gula pasir 3,24 ton, minyak goreng 5.500 liter, ayam 1.200 ekor, daging sapi 150 kilogram, telur 870 kilogram, cabai rawit merah 80 kilogram, cabai merah keriting 185 kilogram, bawang merah 170 kilogram, dan bawang putih 150 kilogram.
Pelaksanaan GPM melibatkan Kementerian Pertanian, Bapanas, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha swasta. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjaga pasokan, memperluas akses pangan terjangkau, sekaligus memperkuat respons pemerintah terhadap perubahan kondisi pasar.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 11.349 kali di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri atas 127 kegiatan tingkat pusat, 2.071 tingkat provinsi, 8.710 tingkat kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.
Kementerian Pertanian bersama instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan GPM. Selain menjaga stabilitas pasokan dan harga, langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh pangan yang aman dan terjangkau sekaligus mendukung peningkatan daya beli.