Denmark Targetkan Pusat Pemulangan Migran di Luar Uni Eropa Mulai 2027

RBN || Kopenhagen

Denmark menargetkan pusat pemulangan atau “return hubs” bagi pencari suaka yang permohonannya ditolak dapat mulai digunakan pada 2027. Fasilitas tersebut akan berada di negara-negara di luar Uni Eropa (UE).

Rencana itu dibahas dalam pertemuan lima negara Eropa di Kopenhagen, Jumat. Selain Denmark, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Jerman, Austria, Belanda, dan Yunani yang sama-sama mendorong pembentukan pusat pemulangan migran di luar wilayah Eropa.

Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan baru UE dalam menangani migran yang tidak memiliki hak untuk tinggal di wilayah blok tersebut. Pada Juni, anggota parlemen Eropa menyetujui aturan yang memungkinkan negara anggota mendirikan pusat penahanan dan pemulangan migran di negara ketiga.

Melalui kebijakan ini, negara-negara UE dapat melakukan negosiasi dengan negara non-UE, baik secara bilateral maupun melalui kelompok kecil, untuk menempatkan migran yang permohonan suakanya ditolak di fasilitas pemulangan di luar wilayah UE.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan negaranya tidak dapat membiarkan orang yang tidak memiliki izin tinggal secara sah terus berada di wilayah Eropa.

“Kita tidak dapat menerima bahwa orang-orang yang tidak memiliki izin tinggal secara sah terus menetap di negara kita masing-masing,” kata Rasmussen, Jumat (4/9).

Namun, Rasmussen menilai kerja sama dengan negara ketiga juga dapat memberikan kesempatan bagi para migran untuk memulai kehidupan baru.

“Pada saat yang sama, kami ingin bekerja sama dengan negara-negara ketiga untuk memberikan kesempatan kedua kepada para migran ilegal di negara mitra,” lanjutnya.

Denmark berharap fasilitas pemulangan tersebut sudah dapat beroperasi pada 2027. Menteri Imigrasi dan Integrasi Denmark Morten Bødskov mengatakan pembicaraan dengan sejumlah negara non-UE kini telah memasuki tahap penting.

Lima negara yang terlibat dalam pembahasan tersebut selama ini melakukan pendekatan kepada sejumlah pemerintah, terutama di Afrika, untuk mencari negara yang bersedia menjadi lokasi return hubs.

Menteri Urusan Suaka dan Migrasi Austria Bart van den Brink mengatakan proses pembentukan fasilitas tersebut akan terus didorong.

“Hari ini kami mengambil langkah berikutnya, bersama rekan-rekan Eropa saya, untuk mewujudkan pusat-pusat pemulangan tersebut secepat mungkin dalam beberapa tahun mendatang,” kata van den Brink di Kopenhagen.

Salah satu negara yang disebut berpotensi menjadi mitra adalah Rwanda. Pada awal Agustus, juru bicara pemerintah Rwanda mengatakan pihaknya terbuka untuk bernegosiasi dengan negara-negara Eropa dan pihak lain mengenai kemungkinan menerima pencari suaka yang tidak diperbolehkan tinggal di negara lain.

Rencana pembentukan return hubs di luar Eropa mendapat kritik dari kelompok hak-hak migran. Mereka mempertanyakan kemampuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia di fasilitas yang lokasinya berada di luar wilayah UE.

Kelompok tersebut menilai pemindahan pencari suaka ke negara ketiga berisiko menyulitkan proses pemantauan dan penegakan standar hak asasi manusia.

Perdebatan mengenai kebijakan tersebut diperkirakan terus berlanjut seiring Denmark dan negara-negara Eropa lainnya berupaya mempercepat pembentukan pusat pemulangan bagi pencari suaka yang permohonannya ditolak.

Sumber: ABC News