Bahlil Sebut PLTS 100 GWp Hemat Rp 73,9 Triliun per Tahun dan Kurangi Impor Solar
RBN || Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 73,9 triliun per tahun. Penghematan tersebut berasal dari pengurangan subsidi energi.
Hal itu disampaikan Bahlil sebelum peresmian proyek PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026). Menurut dia, proyek tersebut membutuhkan total investasi sekitar 73 miliar dollar AS atau setara lebih dari Rp 1.140 triliun.
“Total investasinya dari 100 Gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD 73 miliar, atau setara dengan Rp 1.140 triliun lebih. Dari total ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp 73,9 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan pemerintah mempercepat pelaksanaan proyek setelah program PLTS 100 GWp masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Program tersebut ditujukan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp. Khusus di Bali, kapasitas PLTS yang dibangun mencapai 1.000 megawatt (MW) dan dilengkapi baterai penyimpanan energi.
Selain menghemat subsidi energi, Bahlil menyebut proyek PLTS 100 GWp berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Nilai ekonomi karbon dari penurunan emisi tersebut diperkirakan mencapai Rp 6,31 triliun.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp 6,31 triliun,” kata Bahlil.
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat dilaksanakan secara masif dan diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Biaya pembangkitan listrik dari PLTS saat ini diperkirakan sekitar 5-6 sen dollar AS per kilowatt hour (kWh), belum termasuk biaya baterai.
Menurut Bahlil, biaya baterai akan bergantung pada lama waktu penyimpanan energi yang dibutuhkan, mulai dari empat jam hingga 24 jam.
Pemerintah juga mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menjadi pembangkit berbasis energi surya. Konversi tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan impor BBM, khususnya solar, karena kebutuhan energi akan dipenuhi dari sumber energi nasional.
“Jadi kalau ini (konversi PLTD ke PLTS) mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” imbuh Bahlil.
Sumber: Kompas.com