Aliansi Mahasiswa Akan Demo di Depan DPR 27 Agustus, Bawa 10 Tuntutan
RBN || Jakarta
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Aksi yang mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia itu dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi tersebut melibatkan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksi digelar sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
GERAM juga mendesak Ketua dan Wakil Ketua DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog. Mixel memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi tersebut.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujarnya.
Massa yang akan mengikuti aksi berasal dari sejumlah elemen, di antaranya UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa sekolah tinggi filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.
Dalam aksi tersebut, GERAM membawa 10 tuntutan, yaitu:
1. Mengadili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. Menghentikan KDMP dan MBG, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis, terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat, sekaligus mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.
5. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh, dengan pengendalian harga serta jaminan upah yang layak.
6. Menetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional, serta mempercepat bantuan dan pemulihan bagi wilayah terdampak.
7. Menjamin dan memenuhi hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja yang manusiawi.
8. Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta menegaskan supremasi sipil.
9. Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik, khususnya mereka yang memperjuangkan isu HAM, agraria, buruh, dan kebebasan berekspresi.
10. Menyita seluruh aset koruptor, serta mengalokasikan aset hasil korupsi untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
GERAM menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila pimpinan DPR tidak membuka ruang dialog dengan peserta aksi.
Sumber: Kompas.com