ATR/BPN Targetkan Pendaftaran Tanah 4,8 Juta Hektare hingga 2029
RBN || Jakarta
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029. Didukung Bank Dunia, program ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah sekaligus tata kelola pertanahan dan tata ruang.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan ILASPP memiliki cakupan dan dampak besar bagi pembangunan jangka panjang. Hal tersebut disampaikannya dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Jakarta, Senin (26/10/2026).
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya,” ujar Dalu.
Pelaksanaan program melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri. ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi agar data antarinstansi dapat terhubung dan mendukung pengambilan keputusan.
Dalu menegaskan keberhasilan ILASPP membutuhkan komitmen pemerintah, kelembagaan yang efektif, serta koordinasi seluruh pihak. Dukungan tersebut mencakup kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, sumber daya manusia, dan percepatan pengambilan keputusan.
Melalui ILASPP, pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang. Program ini ditargetkan tidak hanya memenuhi capaian kegiatan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum atas tanah dan tata ruang yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kick-Off Meeting tersebut turut dihadiri Land Tenure Specialist World Bank, Willem van der Muur, serta sejumlah pejabat ATR/BPN, termasuk Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya.