Jakarta dan Bekasi Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Sampah di Bantargebang
RBN || Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi menandatangani Perjanjian Kerja Sama pengelolaan TPST Bantargebang untuk lima tahun ke depan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/10/2026). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kesepakatan tersebut menjadi langkah bersama untuk menangani persoalan sampah.
Jakarta saat ini menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari, namun penerapan pemilahan dan perubahan sistem pengelolaan telah mengurangi kiriman ke Bantargebang sekitar 500 ton per hari. Sampah selanjutnya diarahkan untuk diolah melalui fasilitas RDF Rorotan dan RDF Bantargebang berkapasitas sekitar 1.500–2.000 ton, serta pembangunan tiga fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah.
“Jadi, kalau semuanya berjalan lancar, maka neraca sampah sama dengan di Bekasi. Mudah-mudahan di tahun 2028 sudah nol,” ujar Pramono.
Terkait cadangan sampah di Bantargebang, Pemprov DKI akan membahasnya bersama pemerintah pusat. Upaya pengurangan sampah juga dilakukan melalui TPS 3R serta optimalisasi prinsip reduce, reuse, dan recycle, termasuk dari sektor hotel, restoran, dan kafe.
Dalam kerja sama tersebut, Pemprov DKI mengalokasikan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang sekitar Rp362 miliar untuk lima tahun. Perhitungan dana tersebut menggunakan formula berdasarkan volume sampah, jumlah hari dalam setahun, tarif retribusi Rp25 ribu per meter kubik, faktor konversi 4,5, serta penyesuaian 120 persen.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan sinergi kedua daerah.
Tri juga mengapresiasi pembangunan RDF dan sistem pemilahan sampah oleh Pemprov DKI untuk mengurangi beban Bantargebang. Ia berharap kedua pemerintah daerah dapat mengkaji pemanfaatan teknologi untuk menangani timbunan sampah secara berkelanjutan.
“Semoga apa yang kita hasilkan hari ini memberikan nilai kebermanfaatan, nilai kesejahteraan bagi dua daerah, buat Pemerintah DKI Jakarta dan juga warga masyarakat Kota Bekasi,” tandasnya.