AS Resmi Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Terorisme Setelah 47 Tahun
RBN || Washington DC
Amerika Serikat (AS) resmi menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Presiden Donald Trump untuk memberikan kelonggaran sanksi kepada Damaskus dan membuka peluang pemulihan ekonomi negara tersebut.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menyatakan, Suriah tidak lagi dikenai pembatasan berdasarkan aturan sanksi yang berkaitan dengan daftar negara sponsor terorisme. Keputusan tersebut diumumkan pada Senin (24/8/2026).
Suriah sebelumnya telah masuk dalam daftar tersebut sejak 1979. Status itu membuat Damaskus menghadapi berbagai pembatasan, termasuk terkait bantuan keamanan, transaksi keuangan, serta investasi asing.
Pencabutan status tersebut menjadi langkah penting bagi Suriah setelah pemerintahan Bashar al-Assad tumbang. Meski sebagian besar sanksi AS telah dicabut sebelumnya, status sebagai negara sponsor terorisme masih menjadi salah satu kendala bagi upaya pemulihan ekonomi Suriah.
Rencana penghapusan Suriah dari daftar sponsor terorisme telah disampaikan Trump kepada Kongres pada 8 Juli. Langkah tersebut dilakukan setelah Trump bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di Ankara.
Kebijakan terbaru Washington menunjukkan perubahan pendekatan terhadap pemerintahan baru Suriah setelah berakhirnya era Assad.
Selain mencabut status Suriah, AS juga menghapus Front Al-Nusra, yang dikenal pula sebagai Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dari daftar Organisasi Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus (Specially Designated Global Terrorist).
Departemen Keuangan AS juga mengeluarkan HTS dari daftar Specially Designated Nationals and Blocked Persons, yang berisi individu maupun kelompok yang dikenai pembekuan aset dan pembatasan transaksi oleh pemerintah AS.
Pencabutan status tersebut berpotensi memberikan ruang lebih besar bagi Suriah untuk membangun kembali hubungan ekonomi dan keuangan dengan dunia internasional.
Pasca-jatuhnya pemerintahan Assad, pemerintah baru Suriah disebut mulai melakukan sejumlah reformasi, mendorong persatuan nasional, serta meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan maupun komunitas internasional.
Dengan berkurangnya hambatan dari kebijakan sanksi AS, pemerintah Suriah kini memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi dan memperkuat aktivitas ekonominya setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan sanksi internasional.
Sumber: Okezone