DPR Soroti Eskalasi Konflik Timur Tengah, Negara Diminta Prioritaskan Perlindungan PMI
RBN || Jakarta
Meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran terhadap keselamatan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kapoksi Golkar Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menegaskan bahwa perlindungan PMI harus menjadi prioritas utama negara di tengah situasi global yang tidak menentu.
Berdasarkan data resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia per Januari 2026, terdapat 8.308 PMI di Arab Saudi, 1.439 di Uni Emirat Arab, dan 763 di Kuwait. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga, perawat lansia, hingga pekerja sektor informal.
“Angka ini bukan kecil. Ribuan warga negara kita berada di kawasan yang sedang mengalami eskalasi konflik,” ujar Heru, Kamis (5/3/2026). Ia menekankan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan PMI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Heru mendorong langkah konkret berupa mitigasi ulang bagi PMI yang berpotensi terdampak langsung konflik. Ia meminta perwakilan RI melalui KBRI dan KJRI di negara penempatan segera melakukan pendataan ulang serta pemantauan intensif di lapangan. Pembentukan hotline atau pusat informasi khusus bagi PMI juga dinilai penting guna memastikan komunikasi tetap terbuka dan kondisi para pekerja dapat terpantau secara berkala.
Di sisi lain, konflik di Timur Tengah memasuki hari kelima. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah meluncurkan sekitar 40 rudal ke target yang disebut berkaitan dengan AS dan Israel dalam operasi bertajuk “Honest Promise 4”. Serangan tersebut merupakan respons atas serangan udara yang lebih dulu dilakukan.
Presiden Donald Trump turut memperingatkan potensi meningkatnya korban di tengah siklus serangan dan balasan yang terus berlanjut.
Di tengah dinamika geopolitik tersebut, DPR menegaskan satu pesan utama: negara harus hadir, memastikan setiap PMI terlindungi dan keluarga di Tanah Air mendapatkan kepastian.
Sumber: detiknews