DPR Setujui Perubahan Anggaran Kemenhub 2026 dan 2027
RBN || Jakarta
Komisi V DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Dudy menjelaskan perubahan anggaran dilakukan melalui sejumlah penyesuaian sumber pendanaan dan alokasi belanja.
Untuk 2026, pagu awal Kemenhub tercatat sebesar Rp28,49 triliun. Anggaran kemudian mengalami sejumlah perubahan, termasuk blokir direktif Presiden sebesar Rp15,16 miliar.
Kemenhub juga mengalami pergeseran anggaran sebesar Rp2,89 triliun ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Penyesuaian lainnya berasal dari pergeseran anggaran dan penerimaan BLU serta PNBP.
Selain itu, terdapat luncuran Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp15,5 triliun. Setelah seluruh penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub 2026 menjadi Rp30,74 triliun.
“Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp30,74 triliun,” ujar Dudy.
Sementara itu, pagu awal Kemenhub untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun. Dalam perkembangannya, terdapat penyesuaian sumber pendanaan senilai Rp1,46 triliun.
Kemenhub kemudian memperoleh tambahan Rupiah Murni sebesar Rp4,58 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan penting sektor transportasi.
Penggunaannya mencakup pembayaran backlog infrastructure maintenance and operation perkeretaapian. Anggaran tersebut juga mendukung penanganan perlintasan sebidang dan layanan transportasi perintis.
Menurut Dudy, penyesuaian anggaran diarahkan agar belanja 2027 semakin memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran juga diarahkan untuk memperkuat aspek keselamatan dan konektivitas transportasi nasional.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, serta sejumlah pimpinan lembaga terkait.