Presiden Korsel Soroti Polisi soal Skandal Orang Hilang di Jeju

RBN || Seoul

Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menyerukan peningkatan akuntabilitas kepolisian setelah muncul skandal penanganan kasus orang hilang di Pulau Jeju. Ia meminta kepolisian memperkuat tanggung jawab seiring besarnya kewenangan yang dimiliki.

“Kepolisian kemungkinan akan memegang kekuasaan terbesar di antara lembaga-lembaga negara,” ujar Lee dalam rapat kabinet, seperti dilansir Reuters, Kamis (27/8/2026).

“Tanggung jawab harus diperkuat sebanding dengan besarnya wewenang yang dimiliki,” imbuhnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah rencana reformasi yang akan memberikan peran lebih besar kepada kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana.

Kasus ini mencuat setelah empat orang yang sebelumnya dilaporkan hilang di Jeju ditemukan tewas dalam kurun waktu tiga hari. Keempat kasus tersebut tidak saling berkaitan. Namun, dua kasus di antaranya diduga ditutup oleh petugas yang sama tanpa memastikan keselamatan orang yang dilaporkan hilang.

Kepolisian kemudian meninjau kembali 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 kasus sedang diperiksa karena diduga mengalami penutupan yang tidak semestinya.

Salah satu kasus melibatkan Jang Mi-ran, perempuan berusia 37 tahun yang hilang dan kasusnya diduga ditutup polisi tanpa memastikan keselamatannya. Jenazah Jang ditemukan 104 hari setelah dinyatakan hilang.

Kasus lainnya melibatkan seorang pria berusia 60-an tahun yang kembali dilaporkan hilang oleh keluarganya. Pencarian ulang kemudian dilakukan hingga jenazah pria tersebut ditemukan.

Kantor Berita Yonhap melaporkan pengadilan menahan petugas yang menangani kasus tersebut atas dugaan kelalaian tugas, pemalsuan catatan elektronik resmi, dan menghalangi pelaksanaan tugas resmi.

Namun, petugas tersebut membantah tuduhan. Ia menyatakan telah menghubungi orang-orang yang dilaporkan hilang, menurut laporan yang mengutip seorang pejabat kepolisian.

Kepolisian Jeju mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya tidak memiliki komentar terpisah mengenai penanganan kasus tersebut. Skandal ini telah memicu kekhawatiran publik mengenai keamanan serta kritik di media sosial.

Sumber: Detik News