RBN || Semarang
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik maupun pendapat kepada pemerintah sebagai bagian dari hak demokrasi yang dijamin undang-undang. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang santun, beretika, serta tidak bertentangan dengan hukum.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi pembicara utama dalam pembukaan Training Raya Akbar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang di Balai Diklat Kementerian Agama RI, Kota Semarang, Selasa (30/6/2026).
Menurut Luthfi, peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Karena itu, ia menghargai setiap kritik yang disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Mahasiswa di kampus bebas untuk berekspresi. Mahasiswa juga berhak menyampaikan pendapat di muka umum, itu ada undang-undangnya. Saya menghargai itu sebagai bentuk kepedulian adik-adik mahasiswa kepada bangsa dan negara,” kata Luthfi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap berada dalam koridor etika, norma, dan peraturan yang berlaku. Kritik, menurutnya, akan lebih bermakna jika dibarengi dengan solusi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
Luthfi juga mendorong mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar sebagai agen perubahan yang mampu melahirkan ide-ide inovatif demi kemajuan bangsa.
“Mahasiswa adalah agen perubahan. Mempunyai energi lebih. Jadi energi lebih ini harus disalurkan dengan banyak menyampaikan ide-ide konstruktif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi memaparkan berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia, mulai dari gejolak geopolitik internasional, perlambatan ekonomi global, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Belum lagi dampak geopolitik dunia dari adanya perang Ukraina-Rusia, konflik Timur Tengah, dan perang Iran-Amerika Serikat dan Israel. Lalu sekarang ada juga tekanan fiskal yang membuat kepala daerah harus lebih kreatif dalam membangun daerahnya,” jelasnya.
Ia menilai kompleksitas tantangan tersebut tidak dapat diatasi oleh pemerintah sendiri. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi kunci dalam menghadirkan inovasi dan solusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.
Luthfi berharap kalangan mahasiswa terus aktif mengawal kebijakan publik melalui kritik yang membangun, sekaligus berkontribusi dengan gagasan dan inovasi yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Sumber: RMOL Jateng
