Pemerintah Minta Malaysia Tak Tuntut Ganti Rugi Karhutla, Prabowo Disebut Sudah Sampaikan Permintaan Maaf
RBN || Jakarta
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, meminta mantan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng tidak menuntut ganti rugi kepada Indonesia atas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap di negara tetangga. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Malaysia dan Singapura terkait persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, permintaan maaf Presiden Prabowo telah mendapat respons positif dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.
“Kita harus melihat bagaimana Bapak Presiden kita sudah meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas asap kemarin. Meskipun kita harus tegaskan lagi bahwa kalau asap berhenti, kita ngirim oksigen,” ujar Syahganda.
Ia menjelaskan bahwa setelah Prabowo menyampaikan permintaan maaf, Lawrence Wong memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
“Yang kita harus yakin bahwa setelah permintaan maaf itu kita melihat respons dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, yang mengucapkan apresiasi kepada Presiden dan seluruh jajarannya dari Republik Indonesia yang bekerja keras ya ikut memadamkan api karhutla itu,” tuturnya.
Syahganda kemudian meminta Malaysia untuk menunjukkan respons serupa dengan Singapura. Ia menilai apresiasi terhadap upaya Indonesia dalam menangani karhutla perlu menjadi pertimbangan sebelum mengajukan tuntutan kompensasi.
“Jadi sebenarnya tiru aja bagaimana yang Malaysia ini bisa meniru kemuliaan dari Bapak Perdana Menteri Singapura ya bahwa mereka mengapresiasi. Jadi jangan minta ganti rugi dong,” imbuhnya.
Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mendesak Indonesia memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi dan kesejahteraan yang dialami negaranya akibat krisis kabut asap pada tahun ini. Total kerugian tersebut diperkirakan mencapai 13 miliar ringgit atau sekitar Rp 57 triliun.
Lim merinci kerugian kesejahteraan sebesar 8 miliar ringgit dan kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit. Jika Indonesia tidak bersedia memberikan kompensasi, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas negara permanen yang memiliki kewenangan memasuki kawasan hutan di Indonesia untuk menangani kebakaran.
Mengutip laporan Malay Mail yang dikutip South China Morning Post pada Rabu (18/11/2026), perhitungan kerugian tersebut bersumber dari studi Federasi Produsen Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturers/FMM).
Kerugian kesejahteraan yang dimaksud berkaitan dengan dampak kesehatan akibat kabut asap, termasuk biaya ekonomi yang timbul dari risiko kematian dini. Lim mengaitkan dampak tersebut dengan perkiraan 1.700 kematian dini di kalangan warga Malaysia.
Sementara itu, kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit atau sekitar Rp 22 triliun dihitung berdasarkan perkiraan ekonom bahwa polusi udara parah dapat menurunkan jumlah kedatangan wisatawan internasional hingga 8 persen. Penurunan kunjungan wisatawan tersebut diperkirakan berdampak pada produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata serta aktivitas ekonomi turunannya.
Lim menilai dampak kabut asap tersebut juga berpotensi mengganggu kampanye pariwisata Visit Malaysia 2026 yang sedang dijalankan pemerintah Malaysia.
Perbedaan pandangan mengenai kompensasi ini muncul di tengah upaya Indonesia menangani karhutla yang dampaknya turut dirasakan negara-negara tetangga. Sementara pemerintah Indonesia melalui Syahganda menekankan permintaan maaf dan upaya pemadaman, Lim Guan Eng mendorong adanya pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami Malaysia.
Sumber: Kompas.com


