Kementan Siapkan 2 Juta Hektare untuk Pengembangan Bioetanol Nasional
RBN || Jakarta
Kementerian Pertanian (Kementan) mulai mengembangkan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung dengan menyiapkan kawasan pertanian hingga 2 juta hektare. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat industri bioetanol sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ketersediaan bahan baku menjadi tahap penting sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif. Pemerintah akan mengembangkan kawasan pertanian dalam skala besar dan menghubungkannya dengan industri pengolahan.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran usai memimpin rapat bersama 44 bupati di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Tebu menjadi salah satu komoditas utama, sementara singkong dan jagung dikembangkan berdasarkan kesesuaian lahan serta produktivitas daerah. Pemerintah juga akan mengonsolidasikan lahan sekaligus memastikan aspek legalitas dan teknis sebelum kawasan produksi dibangun.
Dari sisi investasi, pemerintah memperkirakan pembiayaan industri dapat melibatkan BUMN dan swasta. Amran menyebut pemerintah akan menyiapkan kawasan, sedangkan investasi pembangunan industri dapat diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta.
Pengembangan kawasan juga diarahkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui skema kemitraan. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pelaku industri.
Pada tahap awal, Kementan akan memperkuat pengembangan jagung melalui percontohan seluas 500–1.000 hektare per kabupaten. Daerah dengan hasil produksi baik berpeluang mendapat tambahan luasan hingga 1.500 hektare, disertai dukungan alat dan mesin pertanian.
Untuk tebu, pemerintah menargetkan pengembangan sekitar 1 juta hektare. Penyiapan lahan akan mengutamakan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
Program tersebut juga diproyeksikan membuka lapangan kerja melalui rantai usaha dari pertanian hingga industri pengolahan. Pemerintah menargetkan penggunaan etanol dalam bahan bakar meningkat secara bertahap, mulai E5, E10, hingga E20 pada 2029.
Konsolidasi dengan 44 bupati dilakukan untuk memetakan potensi lahan, komoditas, dan kesiapan daerah dalam membangun rantai pasok bioetanol nasional.