Kemensos Dalami Data Bansos yang Terindikasi Judi Online
RBN || Jakarta
Kementerian Sosial mendalami data penerima bantuan sosial yang terindikasi terkait aktivitas judi online. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tetap diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, terdapat kemungkinan identitas penerima bansos digunakan pihak lain untuk berbagai keperluan.
Penggunaan KTP tersebut antara lain ditemukan dalam pembuatan akun, pembelian kendaraan, kepemilikan aset, hingga layanan listrik. Aktivitas tersebut kemudian dapat memengaruhi proses pemutakhiran data penerima bansos.
“Sekarang kita dalami itu, ada fenomena KTP-KTP menerima bansos dimanfaatkan dan digunakan orang lain,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, penyalahgunaan identitas dapat membuat masyarakat kurang mampu justru terindikasi tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan.
Kondisi serupa juga dapat terjadi ketika aktivitas judi online dilakukan anggota keluarga. Karena itu, Kemensos tidak langsung menyimpulkan bahwa penerima bansos merupakan pelaku aktivitas tersebut.
“Yang main judol itu bukan orang tuanya, tapi anaknya atau keluarganya,” kata Gus Ipul.
Kemensos kini melakukan verifikasi untuk memastikan kondisi penerima berdasarkan keadaan sebenarnya. Pendalaman tersebut mencakup data keluarga dan penggunaan identitas yang menyebabkan munculnya indikasi aktivitas judi online.
Kasus pasangan lansia di Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu perhatian pemerintah. Dayat berusia 77 tahun dan Darmi berusia 63 tahun sebelumnya menerima bansos Rp600 ribu setiap tiga bulan.
Namun, bantuan tersebut terhenti sejak awal 2026 setelah data keduanya terindikasi berkaitan dengan judi online. Padahal, pasangan tersebut mengaku tidak memiliki telepon seluler.
Kondisi ekonomi mereka juga tergolong kurang mampu. Keduanya tercatat dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Gus Ipul menegaskan pemerintah tidak ingin kesalahan atau penyalahgunaan identitas menghilangkan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Jika memenuhi kriteria, bansosnya akan tetap kita salurkan,” tegasnya.
Pendalaman data diharapkan membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran. Pemerintah juga berupaya memastikan masyarakat rentan tidak kehilangan bantuan akibat informasi yang belum sesuai kondisi sebenarnya.