Bahrain Tegas Tolak Dialog dengan Iran soal Selat Hormuz
RBN || Manama
Bahrain menolak menghadiri pertemuan tingkat menteri yang direncanakan membahas situasi di Selat Hormuz. Negara Teluk tersebut juga menegaskan tidak akan mengikuti forum multilateral yang melibatkan Iran sebelum hubungan diplomatik kedua negara kembali dipulihkan.
Penolakan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Bahrain melalui pernyataan resmi pada Sabtu (12/9/2026). Pernyataan tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai rencana pertemuan tingkat menteri terkait kondisi di Selat Hormuz yang dijadwalkan berlangsung di Oman pada Senin (14/9/2026).
“Mengingat apa yang telah beredar di media dan platform media sosial mengenai pertemuan tingkat menteri yang diusulkan mengenai situasi di Selat Hormuz, Kementerian Luar Negeri Bahrain mengklarifikasi bahwa Kerajaan Bahrain tidak akan berpartisipasi di dalamnya,” kata Kementerian Luar Negeri Bahrain, Sabtu (12/9/2026).
Bahrain bahkan menegaskan sikapnya untuk tidak terlibat dalam pertemuan bersama yang turut menghadirkan Iran selama hubungan diplomatik kedua negara belum dipulihkan.
“Kerajaan Bahrain tidak akan berpartisipasi di dalamnya tidak akan menjadi pihak dalam pertemuan kolektif apa pun yang melibatkan Iran sebelum hubungan diplomatik antara kedua negara dipulihkan,” lanjut pernyataan tersebut, mengutip laporan Anadolu, Minggu (13/9/2026).
Menurut Kementerian Luar Negeri Bahrain, sikap tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Oman melalui jalur resmi sebelum pernyataan tersebut diumumkan kepada publik.
Bahrain juga mengaitkan keputusannya dengan serangkaian serangan yang terjadi baru-baru ini. Negara tersebut menyoroti serangan yang menyasar wilayah Bahrain serta pipa minyak Timur-Barat milik Arab Saudi.
Menurut Bahrain, berbagai insiden tersebut merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan ketika upaya dialog mengenai keamanan dan situasi di kawasan dilakukan.
Meski menolak pertemuan yang melibatkan Iran, Bahrain tetap menyampaikan pandangannya mengenai pengaturan lalu lintas di Selat Hormuz. Negara itu menegaskan bahwa setiap kesepakatan atau pengaturan terkait jalur strategis tersebut harus menjamin hak seluruh kapal untuk melintas.
Bahrain meminta agar hak pelayaran tersebut diberikan tanpa diskriminasi, tanpa pungutan biaya, dan tanpa kewajiban memperoleh izin terlebih dahulu.
Sumber: Berita Satu