RBN || Jakarta
Pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas dinilai perlu melibatkan peran aktif sekolah dalam proses sosialisasi agar dapat diterima dan direspons secara positif oleh masyarakat, terutama oleh anak‑anak dan orang tua.
Menurut pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan, kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan sangat penting untuk menjelaskan bahwa regulasi itu bukan sekadar pembatasan penggunaan teknologi, melainkan bertujuan melindungi anak‑anak dari bahaya digital seperti perundungan siber, paparan konten negatif, dan berbagai risiko keamanan di dunia maya, serta memberi edukasi kepada murid tentang cara memanfaatkan ruang digital secara sehat dan aman, sehingga pemahaman masyarakat terhadap tujuan PP Tunas akan terbentuk dengan baik dan tidak dianggap sebagai larangan semata.
Sumber: Antara News
