RBN || Batam
Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik serta Tata Kelola Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Senin (3/11/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Embung Fatimah, Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Informasi Pusat.
Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman para PPID pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menangani potensi sengketa informasi secara profesional dan sesuai ketentuan.
Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian penting dari pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Sebagai badan publik, kita memiliki kewajiban memastikan masyarakat bisa mengakses informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah dijangkau. Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat pemahaman para PPID agar tata kelola informasi di setiap perangkat daerah berjalan sesuai aturan,” ujar Rudi.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan berbagai instansi daerah, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan RSUD Embung Fatimah.
Sementara itu, perwakilan Komisi Informasi Provinsi Kepri mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Kota Batam dalam membangun sistem keterbukaan informasi publik yang kuat. Mereka menilai, penguatan kapasitas PPID menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban pemerintah melindungi informasi yang bersifat rahasia.
“Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar salah satu komisioner dalam sesi pemaparan.
Melalui kegiatan ini, koordinasi antar-PPID di lingkungan Pemko Batam diharapkan semakin solid. Pemerintah optimistis, langkah ini akan memperkuat tata kelola informasi publik yang profesional, terbuka, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan.
