Mentan Amran Telusuri Harga Ayam dan Telur dari Peternak hingga Konsumen
RBN || Gunung Kidul
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menelusuri rantai pasok ayam dan telur dari hulu hingga hilir menyusul kesenjangan harga yang dinilai merugikan peternak sekaligus membebani konsumen. Pemerintah akan melakukan pemeriksaan bersama Satuan Tugas Pangan untuk mengetahui penyebab perbedaan harga serta menindaklanjuti dugaan praktik perdagangan yang tidak sehat.
Penelusuran dilakukan saat Mentan Amran meninjau breeding farm PT Widodo Makmur Unggas di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/10). Menurutnya, persoalan harga perlu dilihat secara menyeluruh mulai dari pembibitan, peternakan, distribusi hingga produk diterima konsumen.
“Di peternak itu (harga ayam) Rp20.000–Rp21.000 per kilogram, tetapi di ujung harga ayamnya bisa Rp45.000 per kilogram. Telur juga demikian. Artinya, ada persoalan dalam rantai pasok yang harus kita cek dari hulu ke hilir,” kata Amran.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin peternak mengalami kerugian ketika harga pangan di tingkat konsumen masih tinggi. Pengawasan akan diperkuat untuk memastikan tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan produsen maupun masyarakat.
“Tidak boleh permainkan konsumen dengan produsen. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus bela rakyat kita, peternak dan konsumen,” tegasnya.
Selain pengawasan tata niaga, pemerintah mendorong penyerapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan acuan harga Rp26.500 per kilogram. Pemerintah juga mempercepat penyaluran jagung melalui program SPHP serta penyediaan pakan melalui ID FOOD guna membantu menekan biaya produksi peternak.
Amran menilai perlindungan peternak harus berjalan seiring dengan upaya menjaga harga pangan tetap terjangkau. Ayam dan telur merupakan sumber protein yang banyak dikonsumsi masyarakat sehingga stabilitas pasokan dan harga berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan rumah tangga.
Kementerian Pertanian akan memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga keseimbangan harga. Pemerintah berharap peternak tetap terlindungi, usaha perunggasan berkelanjutan, dan masyarakat memperoleh ayam serta telur dengan harga wajar.