Golkar dan PKS Kompak Usulkan Parliamentary Threshold 5 Persen

RBN || Jakarta

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan yang sama terkait besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Kedua partai sepakat mendorong angka sekitar 5 persen.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan angka tersebut dinilai cukup moderat dan dapat menjadi titik tengah dalam menentukan batas minimal perolehan suara partai untuk mendapatkan kursi di DPR.

“Ya, kita bersepaham besaran PT (parliamentary threshold/ambang batas parlemen) moderat saja, sekitar lima persen,” kata Sarmuji, Selasa (15/9).

Kesepakatan tersebut, lanjut Sarmuji, muncul dalam pertemuan antara jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Jakarta, Senin (14/9).

Menurutnya, usulan ambang batas sekitar 5 persen berkaitan dengan upaya menyelaraskan sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan Indonesia.

Sarmuji menilai sistem presidensial idealnya didukung oleh sistem multipartai sederhana. Dengan jumlah partai yang tidak terlalu banyak di parlemen, pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

“Semestinya multipartai sederhana bukan multipartai ekstrem. Jumlah partai di DPR sebaiknya tidak sangat banyak, tetapi PT tidak boleh juga terlalu tinggi agar fragmentasi ideologi di masyarakat bisa terefleksikan dalam sistem kepartaian,” ujarnya.

Ia menilai angka sekitar 5 persen masih berada pada level yang rasional. Di satu sisi, ambang batas tersebut dapat membantu menyederhanakan jumlah partai di DPR, tetapi di sisi lain tetap memberikan ruang bagi keragaman aspirasi politik masyarakat untuk terwakili.

Usulan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan revisi UU Pemilu yang akan menentukan desain pelaksanaan pemilu legislatif mendatang. Golkar menilai angka 5 persen dapat menjadi pilihan yang moderat dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan keterwakilan politik.

Sumber: Antara News