RBN || Jakarta
Ketangguhan pariwisata Bali tidak lagi bisa diukur hanya dari jumlah destinasi baru, kemewahan fasilitas, atau lonjakan angka kunjungan wisatawan. Masa depan Pulau Dewata justru ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga desa adat, lingkungan, kehidupan spiritual, dan kebudayaan yang selama ini menjadi fondasi utama daya tarik Bali di mata dunia.
Pesan tersebut mengemuka dalam seminar Kearifan Lokal, Bali Tangguh dan Pariwisata Bertumbuh, hasil kerja sama LSPR Institute of Communication and Business dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, yang digelar di Kampus LSPR Bali pada Selasa, 28 Juli 2026.
Petajuh Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Baga Agama, Adat, Seni, Budaya, Tradisi, dan Kearifan Lokal, IB Purwa Sidemen, tampil sebagai pembicara utama. Ia menegaskan bahwa desa adat merupakan kekuatan penting dalam menjaga identitas Bali sekaligus membangun ketahanan masyarakat menghadapi gelombang modernisasi dan globalisasi.
Menurut Purwa, pesona Bali tidak semata terletak pada panorama alam, garis pantai, atau kemewahan fasilitas wisata. Bali dikenal dunia karena masyarakatnya mampu menyatukan agama, adat, seni, tradisi, lingkungan, dan kehidupan sosial dalam praktik sehari-hari, sebuah keterpaduan yang sulit ditemukan di destinasi lain mana pun.
Ritual keagamaan, upacara adat, sistem pertanian, seni pertunjukan, bahasa, aksara, sastra, pengetahuan tradisional, hingga tata kehidupan masyarakat membentuk satu kesatuan budaya yang hidup dan terus diwariskan lintas generasi. Seni dan ritual Bali bukan tontonan yang sengaja diciptakan untuk memuaskan wisatawan, melainkan lahir dari keyakinan dan pengabdian masyarakat itu sendiri, lengkap dengan taksu atau kekuatan spiritual yang membuatnya tetap bermakna dan dihormati.
Karena itu, kebudayaan Bali semestinya tidak diperlakukan sekadar sebagai komoditas ekonomi. Masyarakat Bali harus tetap menjadi pemilik, pelaku utama, sekaligus penerima manfaat dari perkembangan pariwisata di wilayahnya sendiri.
Desa adat memegang peran krusial karena aktivitas pariwisata berlangsung di ruang hidup masyarakat yang memiliki aturan, tradisi, tempat suci, serta tata hubungan sosial tersendiri. Hotel, vila, restoran, tempat hiburan, dan berbagai usaha wisata pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari lingkungan desa adat tempat mereka beroperasi.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan kedudukan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, susunan asli, hak tradisional, kekayaan sendiri, tradisi, tata krama kehidupan, serta kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kedudukan ini membuat desa adat tidak hanya bertugas menyelenggarakan upacara keagamaan, tetapi juga menjaga ketertiban sosial, merawat lingkungan, melindungi warisan budaya, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan memastikan pembangunan tidak menggerus karakter lokal.
Purwa menegaskan bahwa ketangguhan Bali berakar pada kemampuan desa adat mempertahankan adat, seni, budaya agraris, dan pelaksanaan ritual Hindu berdasarkan falsafah Tri Hita Karana, yakni tiga hubungan harmonis yang menjadi sumber kesejahteraan: hubungan manusia dengan Tuhan melalui parahyangan, hubungan antarmanusia melalui pawongan, serta hubungan manusia dengan alam melalui palemahan.
Falsafah ini tidak cukup dijadikan slogan promosi pariwisata semata. Tri Hita Karana harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, tata kelola, dan perilaku nyata seluruh pelaku industri, mulai dari pembangunan fasilitas wisata yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kesucian kawasan, ketersediaan air, pengelolaan sampah, perlindungan lahan pertanian, keberlanjutan ruang hidup masyarakat, hingga manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan warga setempat.
Prinsip tersebut diperkuat oleh Sad Kerti, kearifan lokal yang mengajarkan pemeliharaan dan penyucian jiwa, laut beserta pantai, sumber air, tumbuh-tumbuhan, manusia, serta alam semesta. Nilai ini semakin relevan ketika Bali menghadapi persoalan sampah, kemacetan, alih fungsi lahan, tekanan terhadap sumber air, kepadatan pembangunan, dan perubahan fungsi ruang akibat pertumbuhan industri pariwisata yang kian pesat.
Pariwisata yang hanya mengejar angka kunjungan berisiko membebani lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat secara berlebihan. Pertumbuhan yang tidak terkendali justru dapat melemahkan sumber daya yang menjadi alasan utama wisatawan datang ke Bali. Sebaliknya, pariwisata yang berpijak pada budaya dan kepentingan masyarakat mampu membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi desa, menghidupkan kesenian, menjaga produk lokal, serta meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan identitas Bali.
Pengakuan UNESCO terhadap lanskap budaya Subak menjadi bukti nyata bahwa Tri Hita Karana memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual, manusia, dan alam. Sistem Subak bukan sekadar metode pembagian air, melainkan representasi pengetahuan, kerja sama, dan tata kehidupan masyarakat Bali yang telah berkembang selama berabad-abad.
Keberlanjutan pariwisata Bali karena itu harus memberi ruang yang kuat bagi masyarakat adat. Warga lokal tidak boleh hanya menjadi penonton ketika investasi dan pembangunan berlangsung deras di wilayah mereka sendiri.
Kolaborasi LSPR dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali turut menegaskan pentingnya komunikasi dalam membangun pariwisata yang tangguh. Komunikasi empatik diperlukan untuk mempertemukan kepentingan pemerintah, desa adat, pelaku usaha, pekerja pariwisata, akademisi, wisatawan, dan generasi muda, sehingga keputusan pembangunan tidak hanya ditentukan pertimbangan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, budaya, dan lingkungan. Humor yang digunakan secara santun dan sesuai konteks budaya bahkan dapat menjadi sarana membangun kedekatan dan meredakan ketegangan, selama tetap menghormati kesucian, tata krama, simbol keagamaan, dan batas budaya masyarakat Bali.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membawa diskusi ini melampaui ruang seminar. Penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan komunikasi, dan pendampingan desa perlu diarahkan untuk menghasilkan model pengembangan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Generasi muda juga harus menjadi bagian utama dari upaya pelestarian ini, sebab kemampuan mereka menggunakan teknologi dan media digital dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal, memperkenalkan budaya secara bertanggung jawab, mempromosikan produk desa, serta meluruskan informasi keliru mengenai adat dan tradisi Bali.
Purwa mengingatkan pentingnya membekali diri dengan ilmu pengetahuan untuk menghadapi perubahan zaman. Pengetahuan dan pengalaman akan membantu masyarakat Bali beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan akar budaya dan jati dirinya. Bali yang tangguh bukanlah Bali yang menolak kemajuan, melainkan Bali yang mampu menerima perkembangan secara selektif, mengelola ekonomi secara adil, melindungi lingkungan, dan mempertahankan nilai yang membuatnya dihormati dunia.
Kerja sama LSPR dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali menjadi langkah strategis mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman masyarakat adat, dan kolaborasi semacam ini perlu terus dilanjutkan agar pembangunan pariwisata tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperkuat kehidupan sosial, menjaga lingkungan, dan melestarikan kebudayaan.
Pariwisata akan tetap menjadi kekuatan Bali selama budaya tidak sekadar diperlakukan sebagai hiasan panggung. Ketika desa adat dihormati, masyarakat dilibatkan secara utuh, lingkungan dilindungi, dan kearifan lokal dijadikan dasar setiap kebijakan pembangunan, Bali dapat terus bertumbuh sebagai destinasi dunia tanpa pernah kehilangan jati dirinya.
