RBN || Bogor
Direktur Lembaga Hubungan Internasional Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (LHI PP KMHDI), Lingga Dharmananda Siana, menegaskan bahwa keberadaan jejak Hindu dalam sejarah Kerajaan Tarumanagara merupakan fakta historis yang telah lama diakui dalam kajian akademik dan tidak dapat disangkal hanya berdasarkan kondisi demografis masyarakat masa kini.
Pernyataan tersebut disampaikan Lingga sebagai respons terhadap munculnya narasi yang berupaya memisahkan Kerajaan Tarumanagara dari pengaruh Hindu dengan alasan jumlah umat Hindu di Jawa Barat saat ini tergolong kecil dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.
Menurut Lingga, pendekatan semacam itu tidak sesuai dengan prinsip dasar ilmu sejarah. Sejarah, kata dia, harus dipahami berdasarkan sumber-sumber primer, temuan arkeologis, dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan realitas sosial dan politik yang berkembang pada masa sekarang.
“Menafikan jejak Hindu dalam sejarah Tarumanagara sama dengan mengabaikan fakta-fakta sejarah yang selama ini menjadi rujukan para sejarawan. Saya menyayangkan apabila seorang pejabat publik menyampaikan narasi sejarah tanpa berpijak pada bukti akademik yang telah lama menjadi konsensus dalam kajian sejarah Indonesia,” ujar Lingga, Jumat (19/6/2026).
Sebagai putra asli Jawa Barat, Lingga mengaku prihatin terhadap berkembangnya pandangan yang dinilainya dapat mempersempit pemahaman masyarakat mengenai sejarah Sunda. Ia menilai identitas kebudayaan Jawa Barat justru terbentuk melalui proses panjang perjumpaan berbagai peradaban yang datang dan berkembang selama berabad-abad.
“Sejarah bukan perkara suka atau tidak suka. Sejarah bukan pula alat untuk menyesuaikan masa lalu dengan identitas yang dominan pada masa kini. Ketika fakta sejarah mulai dipilih-pilih agar sesuai dengan preferensi tertentu, saat itulah distorsi sejarah sedang terjadi,” tegasnya.
Lingga menjelaskan bahwa sejumlah peninggalan bersejarah Tarumanagara, seperti Prasasti Ciaruteun, Prasasti Tugu, dan Prasasti Kebon Kopi, menunjukkan adanya pengaruh kuat tradisi Hindu-Wisnu dalam sistem simbolik, keagamaan, dan legitimasi kekuasaan Raja Purnawarman. Temuan-temuan tersebut, menurutnya, telah menjadi objek penelitian para ahli epigrafi, arkeolog, dan sejarawan selama puluhan tahun.
“Tidak ada sejarawan serius yang membantah keberadaan pengaruh Hindu dalam Tarumanagara. Yang diperdebatkan mungkin tingkat dan bentuk pengaruhnya, tetapi keberadaannya sendiri merupakan fakta historis yang didukung oleh berbagai sumber primer,” katanya.
Lebih lanjut, Lingga menuturkan bahwa Tarumanagara berkembang sebagai bagian dari jaringan perdagangan maritim Asia Tenggara yang menghubungkan Nusantara dengan India dan berbagai pusat peradaban lainnya. Dalam konteks tersebut, masuknya pengaruh Hindu merupakan bagian dari proses historis yang lazim terjadi di kawasan Asia Tenggara pada masa itu.
Ia menilai bahwa upaya menghilangkan salah satu lapisan sejarah Jawa Barat justru bertentangan dengan semangat pelestarian warisan budaya dan penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.
“Jawa Barat tidak menjadi lebih Sunda dengan menghapus jejak Hindu dari sejarahnya. Sebaliknya, Jawa Barat menjadi besar karena mampu menerima, mengolah, dan mewariskan berbagai pengaruh peradaban yang datang silih berganti selama berabad-abad,” ujarnya.
Lingga juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi sejarah secara cermat dan berdasarkan fakta. Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan oleh seorang pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami identitas dan masa lalunya.
Menutup pernyataannya, Lingga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan sejarah sebagai ruang pembelajaran yang berpijak pada bukti dan ilmu pengetahuan.
“Warisan sejarah Nusantara terlalu berharga untuk direduksi demi kepentingan sesaat. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi fakta sejarah harus tetap dihormati. Sebab tanpa penghormatan terhadap fakta, yang tersisa hanyalah opini yang dipaksakan menjadi kebenaran,” pungkasnya.
Sumber: diksimerdeka
