RBN || Jakarta
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di sejumlah daerah ramai diserbu warga yang ingin melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat administrasi penerimaan murid baru atau SPMB 2026.
Lonjakan masyarakat terjadi di beberapa wilayah seperti Depok dan Surakarta karena banyak orang tua mulai mempersiapkan dokumen kependudukan anak menjelang pembukaan pendaftaran sekolah. Aktivasi IKD dinilai penting karena memudahkan proses verifikasi data kependudukan secara digital dan real time sehingga menjadi salah satu persyaratan pendukung dalam proses pendaftaran sekolah.
Untuk mengatasi membludaknya warga, sejumlah Disdukcapil meningkatkan pelayanan dengan menambah operator dan membuka lebih banyak loket pelayanan. Di Kota Depok, layanan aktivasi IKD dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP), loket pelayanan lantai satu Gedung Dibaleka II, hingga layanan De’Fast di samping Perpustakaan Kota Depok. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar segera memastikan data kependudukan keluarga sesuai sebelum proses SPMB dimulai guna menghindari kendala administrasi saat pendaftaran sekolah berlangsung.
Kepala Disdukcapil Kota Depok, Mary Liziawati, menjelaskan bahwa validasi data kependudukan sangat penting untuk mendukung pelayanan publik yang tepat sasaran, termasuk dalam proses penerimaan siswa baru. Dengan IKD, masyarakat dapat mengakses data kependudukan lebih praktis melalui smartphone tanpa harus membawa banyak dokumen fisik. Sistem digital tersebut juga memungkinkan pengecekan data secara cepat dan terintegrasi langsung dengan sistem administrasi pemerintah.
Sementara itu, Disdukcapil Kota Surakarta menghadirkan program “Dukcapil Goes To School” dengan layanan jemput bola ke SMA dan SMK negeri untuk melakukan perekaman e-KTP serta aktivasi IKD bagi para pelajar. Program ini bertujuan mempermudah siswa yang sudah memasuki usia wajib KTP agar tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil. Petugas hadir langsung ke sekolah sehingga pelayanan administrasi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
Fenomena meningkatnya aktivasi IKD menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi kependudukan mulai semakin dibutuhkan masyarakat, terutama dalam layanan pendidikan dan administrasi publik lainnya. Pemerintah berharap penggunaan IKD dapat mempercepat pelayanan, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta meningkatkan akurasi data kependudukan masyarakat Indonesia di masa mendatang.
Sumber: Detik News
