RBN || Jakarta
Sebanyak sekitar 58.873 jemaah umrah asal Indonesia yang sedang berada di Arab Saudi dilaporkan belum bisa kembali ke Tanah Air karena penerbangan internasional terganggu akibat eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah, yang memicu penutupan ruang udara dan pembatalan rute sejumlah maskapai serta ketidakpastian jadwal pulang bagi jamaah umrah tersebut.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara termasuk memastikan keselamatan, layanan, dan kepulangan para jemaah, sambil mendorong pemerintah menyiapkan skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri agar jamaah tidak dibiarkan dalam ketidakpastian akibat dinamika global di luar kendali mereka.
Sumber: SindoNews
