Syarat Pemilih Pemilu Diusulkan Berubah, Usia Minimal 18 Tahun dan Status Pernikahan Dihapus
RBN || Jakarta
Aturan hak pilih dalam pemilihan umum kembali menjadi sorotan seiring pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dua usulan mencuat, yakni menaikkan batas usia pemilih menjadi 18 tahun dan menghapus ketentuan berdasarkan status perkawinan.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pembahasan menyoroti pentingnya kesesuaian antara batas usia pemilih, perlindungan anak, dan ketentuan perkawinan di Indonesia.
Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Hindun Anisah, menilai status pernikahan tidak seharusnya menentukan kelayakan seseorang menggunakan hak suara. Menurutnya, aturan tersebut perlu ditinjau kembali karena memungkinkan anak yang menikah melalui dispensasi perkawinan menjadi pemilih.
“Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan,” kata Hindun.
Ia mencontohkan perempuan berusia 14 atau 15 tahun yang memperoleh dispensasi untuk menikah sebelum mencapai batas usia perkawinan. Hindun berpandangan bahwa perubahan status perkawinan tidak otomatis menjadi ukuran kesiapan seseorang dalam menentukan pilihan politik.
Pandangan serupa mengenai perlunya perubahan persyaratan pemilih disampaikan pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia, Titi mengusulkan kenaikan usia minimal pemilih dari 17 menjadi 18 tahun.
“Karena usia anak itu berhenti di 18 tahun dan dari sisi data, ternyata di dunia itu mayoritas 86 persen usia memilih adalah usia 18 tahun,” ujar Titi.
Menurut Titi, hanya tujuh negara yang menerapkan batas usia memilih 17 tahun sehingga Indonesia perlu mempertimbangkan penyesuaian aturan. Ia mengusulkan persyaratan usia 18 tahun dihitung berdasarkan umur warga negara pada hari pelaksanaan pemungutan suara.
Saat ini, Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu memberikan hak memilih kepada warga negara berusia minimal 17 tahun atau sudah maupun pernah menikah. Kedua usulan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan revisi undang-undang dan belum mengubah ketentuan yang berlaku.
Sumber: Antara News


