Prabowo Sebut 30 Persen Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Berpotensi Bocor akibat Korupsi
RBN || Palu
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya potensi kebocoran anggaran dalam belanja pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan laporan yang diterimanya dari sejumlah pakar di pemerintahan, sekitar 30 persen belanja barang dan jasa pemerintah diperkirakan tidak digunakan secara efektif akibat praktik penggelembungan anggaran hingga korupsi.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia menyebut anggaran belanja barang dan jasa dari APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
“Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun, dari Rp 1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Ia menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap sistem belanja negara. Menurutnya, apabila pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien, negara berpotensi menghemat hingga Rp400 triliun.
“Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun, dan saya buktikan sebentar lagi akan saya kumpulkan semua gubernur dan semua bupati, dalam waktu dekat saya akan tambah biaya, tapi biayanya harus diarahkan,” jelasnya.
Prabowo menilai salah satu penyebab ketidakefisienan belanja pemerintah adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah maupun kementerian. Akibatnya, barang dengan jenis dan fungsi yang sama dapat dibeli dengan harga berbeda di setiap instansi.
Ia juga menyoroti pengadaan obat-obatan di rumah sakit pemerintah. Menurutnya, obat dengan jenis yang sama berpotensi memiliki perbedaan harga yang cukup banyak karena setiap rumah sakit melakukan pembelian secara mandiri.
“Belanja barang, belanja jasa, di Indonesia sekarang tidak pakai logika. Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Setiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Jadi ada obat yang sama, tapi harganya 20-30 harga berbeda. Ini ingin kita rasionalkan, jadi satu belanja,” terangnya.
Sebagai langkah perbaikan, Prabowo menginginkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara lebih terpusat. Dengan mekanisme tersebut, seluruh instansi diharapkan dapat memperoleh barang dengan harga, spesifikasi, dan kualitas yang seragam.
Ia memperkirakan kebijakan pengadaan terpusat tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran sekitar 40 persen.
“Ini ingin kita rasionalkan, jadi satu belanja. Tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama. Ternyata kita bisa menghemat 40% kira-kira,” pungkasnya.
Sumber: Detik News


