Pemerintah Sinkronkan Kebutuhan Energi dan Pembangunan AI di Indonesia
RBN || Denpasar
Pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pengembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia berjalan berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai pembangunan pusat data dan AI Factory perlu diselaraskan sejak awal dengan perencanaan energi nasional.
Meutya mengatakan pembangunan infrastruktur AI tidak dapat lagi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing sektor. Ketersediaan energi menjadi salah satu fondasi penting agar pusat data dan infrastruktur AI dapat beroperasi secara berkelanjutan.
“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” ujar Meutya dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan sektor digital dengan kesiapan pasokan energi. Sinkronisasi tersebut diharapkan membuat pembangunan teknologi berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur pendukung.
Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyambut gagasan tersebut dengan meminta pemetaan lokasi pusat data yang akan dibangun di Indonesia. Data tersebut dinilai penting untuk menyiapkan pasokan energi sesuai kebutuhan setiap kawasan.
“Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan,” kata Bahlil.
Bahlil memperkirakan kebutuhan tambahan daya untuk mendukung pengembangan pusat data dapat mencapai 20 gigawatt atau 20.000 megawatt. Besarnya kebutuhan energi tersebut membuat perencanaan antara pembangunan pusat data dan penyediaan listrik perlu dilakukan secara terkoordinasi.
Selain energi, pemerintah juga menyoroti kualitas investasi pusat data agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Bahlil menegaskan investasi teknologi tinggi perlu membuka ruang bagi pengusaha nasional dan daerah untuk terlibat dalam ekosistem bisnis.
“Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan,” tegasnya.
Menurut Bahlil, pusat data membutuhkan modal dan teknologi besar, sementara kebutuhan tenaga kerja langsung relatif terbatas. Karena itu, manfaat investasi perlu diperluas melalui keterlibatan pelaku usaha lokal serta pengembangan ekonomi di sekitar lokasi pusat data.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi. Bukan hanya persoalan nilai uang,” ujarnya.