RBN || Jakarta
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait pelantikan anak kandung Bupati Malang menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Pernyataan ini muncul setelah sorotan publik terhadap dugaan praktik nepotisme dalam proses pengangkatan jabatan tersebut.
Anggota DPR RI dari PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan publik selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Siapapun punya hak yang sama untuk duduk dalam suatu jabatan, sepanjang memenuhi segala prasyarat administrasi dan syarat-syarat kecakapan teknis, mental dan pengetahuan serta melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, 17 April 2026.
Diketahui, M Sanusi melantik sebanyak 447 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelantikan anak kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Prosesi pelantikan tersebut meliputi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional. Kegiatan ini berlangsung secara khidmat di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin, 13 April 2026, dengan dihadiri jajaran pejabat daerah.
Meski menuai polemik, PDIP menekankan bahwa penilaian terhadap pengangkatan tersebut harus dilihat dari aspek prosedural dan kualifikasi, bukan semata hubungan keluarga. Namun demikian, kasus ini tetap menjadi perhatian publik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sumber: Detik News
