Myanmar Siapkan Kapal Angkatan Laut untuk Percepat Pemulangan Warganya dari Malaysia
RBN || Putrajaya
Pemerintah Myanmar berjanji mempercepat pemulangan warga negaranya yang saat ini ditahan di depo imigrasi Malaysia. Langkah tersebut dilakukan di tengah persoalan kelebihan kapasitas tahanan imigrasi dan kekhawatiran mengenai nasib para warga Myanmar setelah kembali ke negara asalnya.
Presiden Myanmar Min Aung Hlaing menyampaikan komitmen itu saat bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Putrajaya, Kamis (8/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia mengatakan pemerintah Myanmar akan mengerahkan kapal angkatan laut untuk membantu proses pemulangan.
“Kami akan mempercepat proses untuk membawa mereka kembali, dan kami mengirim kapal angkatan laut ke Malaysia untuk memulangkan mereka,” kata Min Aung Hlaing.
Min Aung Hlaing tiba di Malaysia pada Rabu untuk menjalani kunjungan selama dua hari. Pernyataannya muncul sekitar 10 hari setelah Malaysia memulai pemulangan lebih dari 1.400 warga Myanmar.
Rencana pemulangan tersebut mendapat sorotan dari kelompok hak asasi manusia. Mereka mengkhawatirkan keselamatan warga Myanmar yang dikembalikan ke negaranya, mengingat situasi politik dan keamanan di Myanmar masih belum stabil.
Kekhawatiran itu muncul karena kepulangan para tahanan imigrasi tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah administrasi, tetapi juga menyangkut kondisi yang akan mereka hadapi setelah tiba di Myanmar.
Di sisi lain, Malaysia masih menghadapi persoalan pengungsi dan warga asing yang berada di pusat-pusat penahanan imigrasi. Kelebihan kapasitas tahanan menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani pemerintah.
Usai pertemuan dengan Min Aung Hlaing, Anwar Ibrahim menyampaikan pandangannya mengenai persoalan pengungsi melalui unggahan di media sosial.
Ia menilai masalah pengungsi telah berlangsung selama puluhan tahun dan semakin kompleks, sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Malaysia.
Pertemuan kedua pemimpin tersebut menjadi bagian dari upaya membahas persoalan warga Myanmar yang berada di Malaysia, termasuk mekanisme pemulangan mereka. Namun, perhatian terhadap keselamatan dan kondisi para warga setelah kembali ke negara asal tetap menjadi isu penting di tengah kritik kelompok hak asasi manusia.
Sumber: Antara News