Menteri P2MI: Bonus Demografi Harus Diubah Jadi Kekuatan SDM Global

RBN || Jakarta

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat penyiapan sumber daya manusia (SDM). Langkah tersebut dinilai penting agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri yang terus berkembang.

Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Program Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) yang digelar secara daring pada Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri.

Mukhtarudin mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan peluang kerja di luar negeri yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Menurutnya, peluang kerja internasional menjadi semakin penting karena Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Kondisi tersebut berbanding dengan sejumlah negara yang tengah menghadapi fenomena aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.

Namun, jumlah penduduk usia produktif perlu diikuti dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM. Mukhtarudin menyebut bonus demografi dapat menjadi kekuatan apabila generasi produktif memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Usianya produktif tetapi SDM-nya tidak produktif, ini bisa menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik,” tutur Mukhtarudin.

Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi didorong untuk bersama-sama menyiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, serta kemampuan sikap dan mental yang dibutuhkan dunia kerja.

Mukhtarudin juga menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara. Namun, peluang tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan karena pasar kerja internasional menetapkan persyaratan kompetensi tertentu, termasuk kemampuan bahasa dan keterampilan teknis yang tersertifikasi.

“Dari sisi demand, kebutuhan tenaga kerja luar negeri sangat tinggi. Tetapi demand yang tinggi ini harus diikuti persyaratan kompetensi, paling minimal bahasa, kemudian keterampilan teknis yang tersertifikasi,” ujarnya.

Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja global dan kompetensi lulusan di Indonesia, pemerintah menjalankan program SMK Go Global yang menjadi bagian dari Asta Mandala SMK Go Global. Program tersebut menargetkan penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil hingga 2029, yang terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 masyarakat umum.

Target tersebut dilakukan secara bertahap, yakni 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029.

Program tersebut menggunakan pendekatan demand-driven, yaitu penyiapan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan. Dengan pendekatan ini, pemerintah terlebih dahulu memetakan sektor, negara tujuan, serta kebutuhan tenaga kerja sebelum menentukan jenis pelatihan yang diberikan.

“Paradigma berpikirnya kita balik. Sektornya ada dulu, negaranya ada dulu, demand-nya ada dulu, baru kita latih,” jelas Mukhtarudin.

Ia menegaskan proses penyiapan calon pekerja migran tidak berhenti pada pelatihan. Peserta diarahkan untuk memiliki kompetensi yang sesuai sebelum ditempatkan di negara tujuan.

“Jadi, latih, kompeten, tempatkan. Bukan hanya dilatih kemudian tidak ada tindak lanjut,” tegasnya.

Program tersebut mencakup berbagai bidang pekerjaan, seperti caregiver, welder, hospitality, perawat, manufaktur, serta sektor lain sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Selain peningkatan kompetensi, Mukhtarudin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri. Masyarakat diingatkan untuk memilih jalur penempatan resmi dan prosedural agar hak serta pelindungan selama bekerja di luar negeri dapat terjamin sesuai ketentuan.

Mukhtarudin berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia pendidikan dapat memperkuat ekosistem penyiapan calon pekerja migran. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia yang memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional dapat disiapkan secara lebih terarah dan kompeten.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar yang mewakili Bupati Kotawaringin Barat, Rektor Universitas Antakusuma Prof. Dr. M. Fatchurahman, jajaran Forkopimda Provinsi Kalteng, serta civitas akademika perguruan tinggi di Kalimantan Tengah.

Sumber: Detik News