Jawa Barat Targetkan Tak Ada Lagi Anak Putus Sekolah
RBN || Bandung
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan formal tanpa terkecuali. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara menyeluruh. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu bekal penting untuk memastikan generasi muda mampu berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” tegas Herman di Bandung, Selasa (10/11/2026).
Untuk mempercepat penanganan, Pemprov Jawa Barat mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota. Koordinasi tersebut diarahkan agar pemerintah daerah dapat memetakan kondisi ATS sekaligus menentukan langkah penanganan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Herman menekankan, persoalan ATS tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi. Camat, perangkat desa atau kelurahan, tenaga pendidikan, relawan, hingga masyarakat perlu bergerak bersama mendatangi dan memberikan edukasi kepada anak serta keluarganya.
“Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam,” ujarnya.
Menurut Herman, alasan ekonomi seperti membantu orang tua berdagang tidak boleh membuat anak kehilangan hak memperoleh pendidikan. Pemerintah akan mendorong edukasi secara langsung agar keluarga memahami pentingnya sekolah bagi masa depan anak.
Akses pendidikan bagi ATS nantinya dapat dilakukan melalui sekolah formal pada jenjang SD, SMP, SMA maupun Sekolah Rakyat. Pemprov Jabar juga berharap dukungan pemerintah pusat, termasuk penguatan anggaran, dapat mempercepat program tersebut.
Herman menilai pengentasan ATS memiliki kaitan langsung dengan kesiapan generasi muda menghadapi bonus demografi. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah ingin memastikan anak, remaja, dan pemuda Jawa Barat tetap produktif karena memiliki bekal pendidikan yang memadai.